by

HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

 

Selain displin  ilmu Hukum Pidana, terdapat pula  ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan KRIMINOLOGI. Secara prinsip Obyek dan Tujuan kedua disiplin ilmu tersebut adalah  berbeda. Obyek ilmu hukum pidana adalah “aturan – aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berhubungan  dengan pidana”, dengan  tujuan “agar dapat pahami dan dipergunakan secara baik dan adil untuk mewujudkan keajegan dan ketertiban dalam masyarakat”. Disisi lain, obyek kriminologi adalah “orang atau manusia selaku subyek hukum  yang melakukan kejahatan (disebut Penjahat atau Pelaku Kejahatan atau Pelaku Tindak Pidana)”. Tujuan Kriminologi adalah “mencari dasar dan alasan kemungkinan   sebab – sebab seseorang (subyek hukum) melakukan kejahatan atau tindak pidana”.  Penyebab orang atau manusia melakukan kejahatan atau tindak pidana sangat berhubungan dengan: “Apakah memang karena bakatnya adalah jahat”, atau “adanya pengaruh/dorongan  keadaan masyarakat di sekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis”, atau kemungkinan  ada sebab – sebab yang.  Apabila  sebab – sebab  terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana tersebut telah diketahui, maka selain pemidanaan, dapat juga  diadakan upaya preventif berupa  tindakan – tindakan yang tepat dan efektif  agar orang atau masyarakat tidak lagi melakukan kejahatan atau tindak pidana yang demikian.

Kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:1) Criminal biology, adalah ilmu yang menyelidiki keadaan dalam diri orang itu sendiri akan sebab – sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; 2) Criminal sosiology, adalah ilmu yang  mencari dan menyelidiki  sebab – sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam milieunya); 3)  Criminal policy, adalah ilmu yang mempelajari  tindakan – tindakan apa yang sepatutnya  harus dilakukan  agar orang lain tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Berkaitan dengan Hukum Pidana dan Kriminologi maka terdapat DOKTRIN yang menyatakan bahwa  apabila  perkembangan ilmu Kriminologi sudah sempurna, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pidana. Dasar alasan pendapat yang demikian yaitu “meskipun sejak  berabad – abad yang lalu dilakukan tindakan berupa  menjatuhi pidana pada orang yang berbuat kejahatan, namun kejahatan masih tetap tetap dilakukan. Kenyataan tersebut menandakan bahwa ternyata  pidana  tidak mampu untuk mencegah adanya kejahatan atau tindak pidana, shingga pidana dianggap bukan merupakan obat bagi penjahat atau pelaku tindak pidana”.

Doktrin  yang mengatakan bahwa “suatu saat tidak diperlukan  lagi pidana”, menurut Prof. Moeljatno, SH. agak terlalu simplistis. Sebab kiranya, pandangan bahwa pidana adalah semata – mata sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan, sekarang sudah ditinggalkan, dan telah diinsyafi bahwa senyatanya adalah lebih kompleks. Kalau sekarang sifatnya pembalasan masih ada, maka itu adalah hanya suatu faset, suatu segi yang kecil. Faset – faset yang lain dan lebih penting   menurut Prof. Moeljatno, SH. umpamanya adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan adanya perbuatan pidana disatu pihak, dan dilain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka  paradigma terhadap pengertian  “pidana”  seharusnya lebih moderate. Pengenaan/penjatuhan pidana tidak lagi sebagai penderitaan fisik dan perendahan martabat manusia dalam bntuk  pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, tetapi mencakup seluruh sarana dan prasarana  yang dipandang layak dan patut diterapkan dalam suatu masyarakat yang tertentu. Dalam konteks ini dapat dikomparasi sebagai  contoh ketentuan yang termaktub dalam Pasal 21 Fundamentals of Criminal Legislation for the USSR an the Union Republica, 1958, dimana ditentukan bahwa terdapat/ada 7 macam pidana, yaitu: 1) deprivation of liberty; 2) transportation;3) exile;4) corrective labour without deprivation of liberty; 5) deprivation of the right to occupy a certain post or engaged in certain activity; 6) fines; 7) social censure.

Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi, merupakan pasangan antara 2 (dua) jenis disiplin ilmu yang saling melengkapi dan bersifat  dwitunggal. Oleh karena disiplin ilmu yang satu saling bertautan dengan disiplin ilmu yang lain. Disiplin  Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi  di Jerman disebut Die gesammte Strafrechtswissenschaft, dan di negara – negara Anglo Saxon dinamakan  Criminal science.

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

 

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "Law Firm Appe Hamonangan Hutauruk & Associates" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

News Feed