PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (KOORDINASI LEGISLATUR)

 

Kemampuan dan koordinasi (capability and coordination)  dalam “LEGAL DRAFTING”, khususnya dalam mempersiapkan Rancangan Undang – Undang (RUU), merupakan elemen yang sangat penting dan diperlukan, karena  menyangkut salah satu fungsi utama aparatur negara, khususnya aparatur pemerintahan (executive).

“Legal Drafting” sangat penting mengingat bahwa kebijakan regulasi dan birokratisasi sangat relevan dan dominan dalam penyelanggaraan tugas, fungsi dan kewenangan  aparatur negara/ pemerintahan, terutama dalam era reformasi pemerintahan dan pembangunan yang bersifat menyeluruh. Wacana “legal drafting” sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan public policy (kebijakan umum) karena public policy pada umumnya dirumuskan secara konkritisasi dalam bentuk peraturan perundang – undangaan (written law).

Prinsip – prinsip mendasar (fundamental principles) yang dianut dalam sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia antara lain adalah prinsip pembagian habis tugas – tugas pemerintahan dalam departemen – departemen dan lembaga – lembaga non – departemen. Selain itu, yang penting juga adalah prinsip fungsionalisasi dalam sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia, berarti bahwa masing – masing departemen secara fungsional bertugas dan bertanggung jawab atas sebagian tugas pokok pemerintahan, misalnya Departemen Kesehatan bertugas dan bertanggung jawab secara fungsional di bidang kesehatan, terlepas dari siapa yang melakukan kegiatan di bidang kesehatan tersebut.  Demikian pula misalnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab di bidang pendidikan, walaupun lembaga – lembaga pendidikan dapat dimiliki oleh departemen lain bahkan oleh masyarakat (swasta) atau Pemerintah Daerah (Pemda).

Peraturan perundang – undangan (baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah), dalam konteks yang dibuat dan berlaku di  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum terhadap rakyat Indonesia (baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya). Dengan demikian peraturan perundang – undangan tersebut mempunyai sifat mengikat, memaksa dan sanksi yang tegas sebagai suatu produk hukum.

Berkaitan dengan keberlakuan suatu peraturan perundang – undangan,  maka pada prinsipnya, minimal (paling sedikit)   dikenal  6 (enam)  asas peraturan perundang – undangan yang lazim (umum) diketahui orang (meskipun dalam prakteknya masih terdapat berbagai asas peraturan perundang – undangan yang lain),  sebagai berikut:

  1. Asas legalitas;
  2. Asas undang – undang tidak berlaku surut;
  3. Asas Lex superior derogat legi inferior;
  4. Asas Lex specialis derogat legi generali;
  5. Asas Lex posterior derogat legi priori;
  6. Asas Welvaarstaat;
Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

Leave a Reply

105 comments

  1. Pingback: Click Here
  2. Pingback: Click Here
  3. Pingback: Click Here
  4. Pingback: Click Here
  5. Pingback: Click Here
  6. Pingback: Click Here
  7. Pingback: Click Here
  8. Pingback: Click Here
  9. Pingback: Click Here
  10. Pingback: Click Here
  11. Pingback: Click Here
  12. Pingback: Click Here
  13. Pingback: Click Here
  14. Pingback: moveit studio
  15. Pingback: Click Here
  16. Pingback: Click Here
  17. Pingback: Click Here
  18. Pingback: Click Here
  19. Pingback: Click Here
  20. Pingback: Click Here
  21. Pingback: Click Here
  22. Pingback: Click Here
  23. Pingback: Click Here
  24. Pingback: Click Here
  25. Pingback: Click Here
  26. Pingback: Click Here
  27. Pingback: Click Here
  28. Pingback: Click Here
  29. Pingback: Click Here
  30. Pingback: Click Here
  31. Pingback: Click Here
  32. Pingback: 바카라게임
  33. Pingback: Click Here
  34. Pingback: Click Here
  35. Pingback: Click Here
  36. Pingback: Click Here
  37. Pingback: Click Here
  38. Pingback: Click Here
  39. Pingback: Click Here
  40. Pingback: Click Here
  41. Pingback: Click Here
  42. Pingback: Click Here
  43. Pingback: Click Here
  44. Pingback: Click Here
  45. Pingback: Click Here
  46. Pingback: Click Here
  47. Pingback: Click Here
  48. Pingback: Click Here
  49. Pingback: Click Here
  50. Pingback: Click Here
  51. Pingback: Click Here
  52. Pingback: Click Here
  53. Pingback: Click Here
  54. Pingback: Click Here
  55. Pingback: Click Here
  56. Pingback: Click Here
  57. Pingback: Click Here
  58. Pingback: Click Here
  59. Pingback: Click Here
  60. Pingback: gym wear
  61. Pingback: realtor advertise
  62. Pingback: Google reviews
  63. Pingback: Aussie Porn Stars
  64. Pingback: 2023 Books
  65. Pingback: memorial
  66. Pingback: memorial
  67. Pingback: obituary
  68. Pingback: IRA Empire
  69. Pingback: Chirurgie Tunisie
  70. Pingback: Alumni network
  71. Pingback: Immunizations
  72. Pingback: Centrifuges
  73. Pingback: student projects
  74. Pingback: Technical Writer
  75. Pingback: MoU's
  76. Pingback: Globalization

News Feed