CONTOH PERMOHONAN AANMANING ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP Jakarta, Januari 2014 Nomor : 089 /
PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (COORDINATED LEGISLATURE)
Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Masyarakat Desa dan Kota, Pemerintahan dan Birokrasi, Penelitian dan Kajian, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA
PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (KOORDINASI LEGISLATUR) Kemampuan dan koordinasi (capability and coordination) dalam “LEGAL DRAFTING”, khususnya dalam mempersiapkan Rancangan Undang – Undang
Head Lines
