TEORI – TEORI PEMERINTAHAN DAERAH

HUKUM74,084 views

TEORI – TEORI PEMERINTAHAN DAERAH

 

Areal Division of Power (ADP) mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

  1. Selalu dikaitkan secara erat dengan nilai – nilai dasar komunitas;
  2. Secara sistematik meliputi berbagai cara untuk membagi kekuasaan pemerintahan menurut wilayah, untuk memperkenankan dan mendorong analisis perbandingan;
  3. Penerapannya dapat pada Negara Kesatuan atau Federal;
  4. Menjanjikan suatu landasan bagi pengembangan hubungan antara Areal Division of Power (ADP) dengan Capital Division of Power (CDP).

Pada Division of Power (ADP) ini terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang akan direalisasikan, yaitu:

  • Liberty, pembagian kekuasaan untuk mempertahankan tindakan pemerintah yang sewenang – wenang;
  • Equity, pembagian kekuasaan memberikan kesempatan yang luas bagi partisipasi warga masyarakat dalam kebijakan, dan
  • Welfare, pembagian kekuasaan menjamin bahwa tindakan pemerintah akan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;

Fragmented Field Administration:

  • Membenarkan batas – batas wilayah kerja (yurisdiksi) dari perangkat departemen di lapangan (instansi vertikal) secara berbeda menurut pertimbangan fungsi dan organisasi induk;
  • Tidak terdapat wilayah adminsitrasi (seperti yang dikenal di Indonesia) dengan wakil pemerintahannya untuk keperluan koordinasi dan kegiatan pemerintahan lainnya;

Integrated Field Administration,  mengharuskan terdapatnya keseragaman batas – batas wilayah  kerja (yurisdiksi) dari berbagai instansi vertikal atas dasar  (wilayah) administrasi beserta wakil pemerintah.

Integrated Prefectoral Sistem:

  1. Merupakan pelaksanaan dari integrated field administration dalam desentralisasi;
  2. Mengharuskan pula berhimpitnya daerah otonom dengan daerah (wilayah) administrasi;
  3. Perangkapan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah;

FRIED, menyebutkan bahwa sistem tata pemerintahan dilihat dari apakah sebuah negara menganut penempatan “wakil pemerintah” atau tidak, maka ada 2 (dua) sistem utama di dunia:

  1. Negara – negara yang menganut sistem perfektur;
  2. Negara – negara yang menganut sistem fungsional (tidak dianut wakil pemerintah di daerah);

AF LEEMANS  (1970) menggunakan pola pertalian dalam pemerintahan daerah sebagai metode, yaitu:

1. Dual hierarchy model, terdiri dari:

– Central government field administration;

– The representative local government institution;

– Masing – masing hierarki merupakan campuran dari beberapa tingkat dari pemerintahan daerah atau wilayah administrasi, dengan masing – masing daerah memiliki tanggung jawab yang semakin menurun/mengecil;

– Adanya dua jenis lembaga yang muncul karena dekonsentrasi dan desentralisasi bersama – sama tanpa terjadi pertautan di setiap tingkat.

2. Fused/Single hierarchy  model:

Pada fused/single hierarchy dalam berbagai level pemerintahan yang tercipta selalu terjadi pertautan penggunaan asas (mekanisme) desentralisasi dan dekonsentrasi;

3. Split model:

Pada split model, terdapat jenjang pemerintahan yang memisahkan atau berdiri sendiri penerapan baik atas (mekanisme) desentralisasi maupun dekonsentrasi.

Ultra Vires Doctrine:

a. Daerah Otonom hanya dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan secara konkrit oleh Pemerintah berdasarkan hukum;

b. Daerah otonom tergolong intra vires;

c. Melahirkan otonomi materiil;

d. General Competence atau Open End Arrangement atau Universal Power:

e. Daerah Otonom dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang secara khusus tidak dilarang oleh undang – undang atau tidak termasuk kompetensi pemerintah atau daerah lain;

f. Melahirkan otonomi formal;

Kewenangan dibagi dalam:

  1. KEWENANGAN PANGKAL:

Kewenangan yang diberikan kepada daerah bersamaan ketika daerah tersebut dibentuk (berdasarkan undang – undang pembentukan);

  1. KEWENANGAN TAMBAHAN:

Kewenangan yang diberikan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan setelah daerah tersebut dibentuk, misalnya:

a. Kewenangan di bidang kehutanan;

b. Kewenangan di bidang pertambangaan;

c. Kewenangan di bidang perizinan, dan lain – lain;

Wewenang tambahan dibedakan antara:

  1. Secara formal, penyerahan wewenang tertentu dari pusat ke daaerah tanpa menyebut daerah mana;
  2. Secara riil
  3. Penyerahan wewenang tertentu dari pusat ke daerah dengan menyebut daerah mana.

 

Leave a Reply

52 comments

  1. Pingback: site
  2. Pingback: 3qAIwwN
  3. Pingback: link
  4. Pingback: video-2
  5. Pingback: sezons.store
  6. Pingback: psy-news.ru
  7. Pingback: 000-1
  8. Pingback: 3SoTS32
  9. Pingback: 3DGofO7
  10. Pingback: rftrip.ru
  11. Pingback: dolpsy.ru
  12. Pingback: kin0shki.ru
  13. Pingback: 3o9cpydyue4s8.ru
  14. Pingback: mb588.ru
  15. Pingback: newsukraine.ru
  16. Pingback: edu-design.ru
  17. Pingback: tftl.ru
  18. Pingback: site 2023
  19. Pingback: sitestats01
  20. Pingback: 1c789.ru
  21. Pingback: cttdu.ru
  22. Pingback: bit.ly/3OEzOZR
  23. Pingback: bit.ly/3gGFqGq
  24. Pingback: bit.ly/3ARFdXA
  25. Pingback: bit.ly/3ig2UT5
  26. Pingback: bit.ly/3GQNK0J
  27. Pingback: video
  28. Pingback: bep5w0Df
  29. Pingback: www
  30. Pingback: icf
  31. Pingback: 24hours-news
  32. Pingback: rusnewsweek
  33. Pingback: uluro-ado
  34. Pingback: irannews.ru
  35. Pingback: klondayk2022
  36. Pingback: tqmFEB3B
  37. Pingback: buy cipro
  38. Pingback: mangalib
  39. Pingback: x
  40. Pingback: 9xflix
  41. Pingback: xnxx
  42. Pingback: 123movies
  43. Pingback: xxx

News Feed