by

PUTUSAN PENGADILAN YANG BERSIFAT EXECUTABLE  DAN NON EXECUTABLE

LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES

https://opensea.io/AppeHamonanganHutauruk

PUTUSAN PENGADILAN YANG BERSIFAT EXECUTABLE
 DAN NON EXECUTABLE

 

Eksekusi Putusan adalah pelaksanaan  putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap  (in kracht van gewijsde), meliputi:

  1. Putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama) yang dinyatakan diterima oleh  pihak – pihak  yang berperkara, dan tidak lagi dilakukan upaya hukum Banding dan/atau upaya hukum dalam bentuk apapun;
  2. Putusan perdamaian (acta van dading);
  3. Putusan verstek yang  tidak dilakukan upaya verzet atau banding;
  4. Putusan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat Banding), yang dinyatakan diterima oleh  pihak – pihak  yang berperkara, dan tidak lagi dilakukan upaya hukum kasasi dan/atau upaya hukum dalam bentuk apapun;
  5. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hakekatnya dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang dihukum atau pihak yang dikalahkan oleh Pengadilan. Akan tetapi apabila tidak bersedia dipatuhi secara sukarela, maka pelaksanaan atau proses eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut  bisa dilakukan dengan cara paksa,  sebagaimana ditentukan  dalam Pasal 195 HIR, yang menegaskan:

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.”

Agar dapat dieksekusi maka Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut harus merupakan Putusan yang bersifat  CONDEMNATOIR   atau putusan yang memiliki amar menghukum pihak – pihak tertentu yang berperkara.

Tidak semua Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi. Pada kenyataannya terdapat beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa dieksekusi yaitu:

  1. Putusan declaratoir yaitu putusan yang hanya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja (misalnya mengenai hak atau status hukum), sehingga tidak perlu dieksekusi;
  2. Putusan constitutief yaitu putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, sehingga tidak perlu dieksekusi.
  3. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam amar putusan.
  4. Obyek dari eksekusi tidak jelas, tidak ada, telah musnah, telah menjadi milik negara, atau obyeknya berada di luar negeri.
  5. Putusan yang dinyatakan non executable oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan berita acara yang dibuat jurusita yang diperintahkan untuk mengeksekusi putusan tersebut.

 

Copy Right: Appe Hamonangan Hutauruk

___________________

HIMBAUAN PARTISIPASI:

Sebagai PEMILIK dan PENULIS artikel – artikel dalam Blogger NEWS AND STUDIESBERITA HUKUM & KEBIJAKAN PUBLIKWEBSITE LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK dan WEBSITE BERITA HUKUM – KEBIJAKAN PUBLIK  saya menyatakan:

  • Mengajak ENDORSE  untuk memasang iklan pada artikel – artikel di NEWS AND STUDIESBERITA HUKUM & KEBIJAKAN PUBLIKWEBSITE LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK dan WEBSITE BERITA HUKUM – KEBIJAKAN PUBLIK dengan langsung menghubungi saya;
  • Mempersilahkan rekan – rekan dan khalayak umum untuk mengcopy seluruh konten yang terdapat dalam Blogger  NEWS AND STUDIESBERITA HUKUM & KEBIJAKAN PUBLIKWEBSITE LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK dan WEBSITE BERITA HUKUM – KEBIJAKAN PUBLIK, akan tetapi sebagai ungkapan KEPEDULIAN kiranya berkenan memberikan partisipasi  umpan balik dalam bentuk komentar.

#appehamonanganhutauruk

@appehamonangan68(appehamonangan68)TikTok

Salin Kode Undangan SnackVideo Appe Hamonangan Hutauruk: 873 879 381

https://www.youtube.com/channel/UCedp8eUSKI0upnkURG7TRmw

https://opensea.io/AppeHamonanganHutauruk

 

Berkomitmen sebagai pemerhati kebijakan publik dan kinerja pemerintah maupun swasta, penegakkan hukum, sosial kemasyarakat, politik dan hak – hak asasi manusia, dengan melakukan kritisi membangun tanpa ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong (hoax).

#BeritaHukumKebijakanPublik.com

#appehamonanganhutauruk

#https://opensea.io/AppeHamonanganHutauruk

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "Law Firm Appe Hamonangan Hutauruk & Associates" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

News Feed