Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Hambatan Struktural, Kelembagaan, dan Politik dalam Implementasi
Tantangan implementasi UNCAC di Indonesia beroperasi pada tiga tataran yang saling terkait. Pada tataran struktural, fragmentasi kewenangan di antara berbagai lembaga yang memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, mencakup KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK, dan berbagai kementerian sektoral, menghasilkan koordinasi yang tidak selalu efisien. UNCAC mensyaratkan adanya badan anti korupsi yang independen dan efektif, namun efektivitas badan tersebut dalam konteks UNCAC tidak hanya diukur dari kemampuan penegakan hukum domestik, tetapi juga dari kemampuannya untuk berkoordinasi dengan otoritas asing dalam kerangka bantuan hukum timbal balik dan pemulihan aset lintas yurisdiksi.
Pengembalian aset korupsi yang disimpan di luar negeri merupakan tantangan implementasi yang paling kompleks dan paling berdampak secara finansial. Indonesia telah mengupayakan pengembalian berbagai aset korupsi yang disembunyikan di negara-negara dengan sistem perbankan yang menjunjung kerahasiaan, namun proses tersebut acapkali berlangsung sangat lambat, membutuhkan biaya litigasi yang besar, dan hasilnya tidak selalu sebanding dengan upaya yang diinvestasikan. Hambatan utamanya bukan semata teknis-hukum, melainkan juga diplomatik: tidak semua negara tempat aset disembunyikan memiliki insentif yang cukup untuk berkooperasi secara penuh, terutama apabila aset tersebut menghasilkan manfaat finansial bagi sistem perbankan dan keuangan negara tersebut.
Pada tataran politik hukum, konsistensi implementasi UNCAC dipengaruhi secara langsung oleh kemauan politik yang bervariasi mengikuti pergeseran konfigurasi kekuasaan. Ketika lembaga penegak hukum sedang kuat dan memiliki dukungan politik yang solid, implementasi norma UNCAC relatif lebih aktif. Ketika terjadi pergeseran politik yang menempatkan kepentingan perlindungan elite di atas kepentingan penegakan hukum, implementasi menjadi selektif dan inkonsisten. Ketergantungan implementasi pada variabel politik ini mencerminkan bahwa harmonisasi regulasi baru mencapai lapisan normatif formal tanpa sepenuhnya meresap ke dalam kultur kelembagaan dan budaya hukum yang menentukan perilaku aktor dalam sistem. Inilah tantangan terdalam yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan UNCAC secara substantif: bukan kekurangan norma tertulis, melainkan ketidakkonsistenan dalam kemauan untuk menerapkannya.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
