Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Instrumentalisasi Hukum Anti Korupsi pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Instrumen hukum pemberantasan korupsi di Indonesia telah ada sejak masa awal kemerdekaan, jauh sebelum korupsi menjadi wacana dominan dalam reformasi kelembagaan kontemporer. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 dan Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957 yang dikeluarkan oleh penguasa militer pada masa darurat merupakan respons awal terhadap praktik korupsi yang telah menggerogoti aparatur negara yang baru terbentuk. Kedua peraturan ini kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan instrumen hukum anti korupsi pertama yang memiliki hierarki setara undang-undang dalam sistem hukum nasional.
Konteks politik pembentukan regulasi awal anti korupsi ini sangat menentukan karakter dan batas efektivitasnya. Pada masa Demokrasi Liberal antara 1950 dan 1959, fragmentasi kekuasaan di antara berbagai partai dalam sistem multipartai yang kompetitif menghasilkan pemerintahan yang rentan terhadap patronase partai dan korupsi administratif. Namun, kontestasi politik yang relatif terbuka juga menghasilkan tekanan publik dan legislatif terhadap korupsi yang memiliki daya koreksi tertentu. Ketika Sukarno mengakhiri eksperimen Demokrasi Liberal dan mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin pada 1959, konfigurasi kekuasaan berubah secara fundamental: legislatif dikerdilkan, kebebasan pers dibatasi, dan mekanisme akuntabilitas politik yang bersumber dari kompetisi multipartai dilumpuhkan. Dalam konteks Demokrasi Terpimpin, regulasi anti korupsi beroperasi bukan sebagai instrumen akuntabilitas sistemik, melainkan sebagai alat yang secara selektif dapat digunakan untuk mendisiplinkan lawan politik atau mempertahankan kesetiaan elite melalui ancaman hukum yang tidak diterapkan secara konsisten.
Keterbatasan efektivitas regulasi anti korupsi pada masa Orde Lama bersifat struktural daripada sekadar teknis. Tidak tersedianya lembaga penegak hukum yang independen dari tekanan politik, absennya transparansi anggaran yang memungkinkan pengawasan publik, dan tidak adanya jaminan kebebasan pers dan civil society yang dapat berfungsi sebagai pengawas eksternal, semuanya menjadikan peraturan perundangan anti korupsi yang ada bersifat normatif semata tanpa mekanisme penegakan yang kredibel. Korupsi pada era ini lebih tepat dipahami sebagai cerminan dari ketidakmapanan institusional negara yang baru terbentuk dan fragmentasi loyalitas di antara berbagai kelompok yang bersaing memperebutkan sumber daya negara yang terbatas, daripada sebagai anomali yang dapat diatasi melalui instrumen hukum.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
