Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Zero Tolerance sebagai Prinsip Operasional dan Budaya
Konsep zero tolerance dalam konteks Singapura bukan sekadar slogan kebijakan, melainkan prinsip operasional yang diimplementasikan dengan konsistensi yang sangat jarang ditemukan dalam sistem tata kelola manapun. Konsistensi ini bekerja pada dua tingkatan yang saling menguatkan. Pada tingkatan hukum, penuntutan korupsi tidak membedakan pelaku berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kedekatan dengan kekuasaan: preseden yudisial yang telah terbangun dari kasus-kasus penuntutan terhadap pejabat senior mempertegas bahwa tidak ada zona aman dari yurisdiksi CPIB. Pada tingkatan budaya, konsistensi selama beberapa dekade telah membentuk ekspektasi normatif yang kuat di kalangan aparatur negara dan masyarakat bahwa korupsi adalah risiko yang tidak rasional untuk diambil, bukan karena moralitas yang tinggi semata melainkan karena probabilitas tertangkap dan dihukum sangat tinggi.
Integrasi antara pencegahan dan penindakan dalam model Singapura bekerja melalui mekanisme yang saling melengkapi. CPIB tidak hanya menyelidiki dan menuntut kasus korupsi yang telah terjadi, melainkan secara proaktif melakukan audit terhadap proses dan prosedur pemerintahan untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat dieksploitasi. Setiap kali CPIB mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam kasus yang sedang ditangani, rekomendasi perbaikan prosedural dikirimkan kepada lembaga yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Pendekatan ini mentransformasikan setiap kasus korupsi menjadi peluang untuk memperbaiki desain sistem, bukan hanya untuk menghukum individu.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
