Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Teori Pertimbangan Hakim Menurut Mackenzie
Menurut Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan, yaitu teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, dan teori kebijaksanaan.[1] Teori keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak, kepentingan masyarakat, dan kepentingan penegakan hukum. Hakim harus mempertimbangkan hak terdakwa, kepentingan korban, ketertiban masyarakat, dan tujuan hukum secara proporsional. Putusan tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.
Pendekatan seni dan intuisi menempatkan penjatuhan putusan sebagai kewenangan hakim yang membutuhkan kepekaan dan keyakinan. Hakim dapat menggunakan intuisi dalam menilai keadaan konkret, tetapi intuisi tersebut harus tetap didukung fakta dan dasar hukum. Intuisi tidak boleh menggantikan proses pembuktian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan keilmuan menghendaki agar putusan dihasilkan melalui proses yang sistematis dan objektif. Hakim harus menggunakan pengetahuan hukum, doktrin, yurisprudensi, serta ilmu lain yang relevan. Pendekatan ini diperlukan agar putusan tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau pandangan pribadi.
Pendekatan pengalaman menempatkan pengalaman hakim sebagai salah satu faktor dalam memahami fakta dan menilai alat bukti. Pengalaman dapat membantu hakim mengenali pola serta karakter suatu perkara. Namun, pengalaman tidak boleh menyebabkan hakim menyamaratakan setiap perkara karena masing-masing perkara memiliki keadaan yang berbeda.
Teori ratio decidendi menekankan pentingnya alasan hukum utama yang menjadi dasar putusan. Hakim harus menjelaskan fakta yang dianggap terbukti, ketentuan yang diterapkan, serta alasan pemilihan jenis sanksi. Ratio decidendi harus disusun secara rasional agar putusan dapat diperiksa, dipahami, dan dipertanggungjawabkan. Teori kebijaksanaan menghendaki agar hakim memperhatikan keadaan pribadi dan masa depan pihak yang dijatuhi putusan. Kebijaksanaan bukan berarti menyimpangi hukum, tetapi menerapkan hukum secara manusiawi dengan tetap menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
[1] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102–113.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
