Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
PENIPUAN SEBAGAI SUATU KEJAHATAN
Pengertian penipuan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang mempengaruhi daya pikir (to influence one’s mind, to manipulate one’s mind) seseorang atau pihak tertentu dengan cara melawan hukum yang didasarkan pada niat jahat (mens rea) atau dapat dartikan sebagai “pelaku mempengaruhi daya pikir korban sehingga korban secara sukarela menyerahkan harta bendanya (the perpetrator manipulates the victim’s mind so that the victim willingly hands over his property)”. Tindak pidana penipuan pada pokoknya merupakan perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyesatkan orang lain melalui nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga korban tergerak untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya atau keuntungan bagi pelaku. Dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan tersebut diatur sebagai delik penipuan yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Konsep penipuan dibangun atas adanya hubungan antara perbuatan menyesatkan pelaku dan keputusan korban untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Dengan demikian, tidak setiap kebohongan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Kebohongan tersebut harus memiliki pengaruh langsung terhadap korban sehingga korban melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Dalam hal ini, unsur tipu muslihat menjadi unsur yang paling penting karena menjadi sarana bagi pelaku untuk menciptakan keyakinan palsu pada diri korban.
Berdasarkan observasi yang dilakukan dari berbagai aspek interaksi kehidupan bermasyarakat dapat diketahui bahwa dalam praktiknya, penipuan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penipuan jual beli, penipuan investasi, penipuan pinjaman online, penipuan melalui media sosial, penipuan marketplace, serta penipuan elektronik. Perkembangan teknologi menyebabkan modus penipuan semakin beragam dan kompleks. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, akun palsu, situs palsu, atau janji palsu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk mampu membuktikan adanya unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan kerugian korban secara utuh. Harus diakui bahwa dampak negatif dari perkembangan dan kemajuan teknologi dapat menyebabkan tindak pidana semakin variatif dan sulit untuk dihindari seperti: a) phishing and smishing berupa link palsu leawt WA atau SMS, b) social engineering yaitu pelaku berpura – pura menjadi polisi atau pegawai bank dan sebagainya, c) deepfake and AI voice cloning yaitu pemalsuan suara dengan menggunakan AI, d) investasi bodong berkedok aplikasi, e) penipuan lowongan kerja, dan sebagainya.
Pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti memiliki kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kesengajaan tersebut mencakup kesadaran dan kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan menyesatkan serta kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, pembuktian terhadap niat pelaku menjadi bagian penting dalam penanganan perkara penipuan. Penerapan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas individualisasi pidana. Asas legalitas menuntut agar seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Asas kesalahan menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada orang yang bersalah. Sementara itu, asas individualisasi pidana menuntut agar pidana yang dijatuhkan memperhatikan kondisi pelaku, berat ringannya perbuatan, dan tujuan pemidanaan.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
