Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
HUKUM SEBAGAI ALAT PENINDASAN
(LAW AS AN INSTRUMENT OF OPPRESSION)
Sejatinya hukum dibuat agar terwujud ketertiban dan kedamaian (order and peace) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip – prinsip negara hukum (rechtsstaat). Akan tetapi ketika hukum dijadikan sebagai alat kejahatan oleh penguasa maka terjadi perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum sehingga asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law) bersifat utopis dan hanya lips service manipulatif. Fakta demikian yang terjadi pada beberapa periode pemerintahan di Indonesia belakangan ini, hampir semua fasilitas dikendalikan sangat ketat oleh pemerintah, bahkan fasilitas ruang private warga negara. Kekuasaan menjadi epicentrum masalah yang tidak dapat dikendalikan sehingga bernuansa panorama abuse of power dan authoritarian yang merasionalisasikan chief executive, chief legislative dan chief law enforcement officer terkonsentrasi pada tangan satu orang penguasa. Dalam kondisi yang demikian fungsi dan tujuan hukum yang ideal sudah berubah, tidak lagi mengenal asas hukum menghendaki kedamaian (het recht wil den vrede) atau bahkan terjadi pengingkaran esensi dari keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi (salus populi suprema lex esto), karena penetrasi kekuasaan sangat dominan sebagai momok yang menakutkan.
Kenyataan yang sangat memilukan di Indonesia yang sering ditangisi rakyat karena sudah mengakibatkan hak – hak asasinya untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan telah ditiadakan dengan sewenang – wenang yaitu disebabkan penindasan dengan menggunakan sarana hukum tidak hanya dilakukan oleh kekuasaan eksekutif tetapi juga kekuasaan yudikatif (oppression by means of laws is not solely perpetrated by the executive power, but also by the judicial power). Pada level dialektika kekuasaan eksekutif dapat dikemukakan bahwa pemerintah membuat peraturan kritik hegemoni kekuasaan menjadi pelindung oligarki yang telah bersimbiosis mutualisma melalui jejaring patronase kekuasaan (power patronage) yang membangun sistem patronase (patronage system) sehingga terbentuk patronase politik dalam pembagian jabatan publik yang menyebabkan penyalahgunaan kewenangan administrasi (political patronage in the distribution of public positions leads to abuse of administrative authority). Pola lain yang dilakukan oleh pemerintah dapat terjadi dengan menggunakan instrumen kepolisian dimana polisi sebagai alat pemaksa menangkap dan mengkriminalisasi aktivis yang menyampaikan kritisi terhadap berbagai kebijakan tidak masuk akal (absurd) dari program – program pemerintah. Begitupula penindasan menggunakan sarana hukum dapat terjadi karena pengadilan atau hakim memutarbalikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memberikan putusan yang tidak mencerminkan keadilan karena hakim sebagai pemegang peranan (role playing) telah menerima suap (nepotistic corruption) atau mendapat tekanan dari penguasa. Political corruption dan judicial corruption di Indonesia bukan sekadar penyimpangan personal atau individual melainkan mekanisme sistemik dalam tata kelola kekuasaan yang amburadul atas dasar royal assent atau sabda pandita ratu dimana keputusan penguasa merupakan hukum mutlak dan tidak dapat ditarik kembali.
Berkaitan dengan hukum yang disalahgunakan fungsi dan tujuannya maka Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara dalam bukunya yang berjudul “Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi” menegaskan “Dalam konteks perilaku, perbuatan hakim dalam memutuskan suatu perkara bisa saja menyimpang dari tujuan menegakan hukum dan keadilan. Putusan yang dijatuhkan tersebut, bisa jadi semata – mata dilandasi oleh alasan pokok untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Sehingga, putusan itu sesungguhnya tidak lain hanya merupakan perwujudan dari kecenderungan – kecenderungan pribadi hakim yang secara substansial, jelas merugikan pihak lain. Hakim yang memutus perkara demi kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain, dapat dikatakan secara otomatis telah melakukan occupational crime”. [1] Bahkan lebih tragis lagi di Indonesia saat ini dimana kejahatan yang dilakukan dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang (occupational crime) baik pada strata legislatif, eksekutif dan yudikatif telah membentuk suatu jejaring yang saling terkoneksi. Instansi yudikatif sebagai legal structure menjadi fasilitator untuk mengeksekusi pesanan penyelundupan dan pembenaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Penindasan dengan sarana hukum yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif dan yudikatif merupakan bentuk occupational crime, karena para pelaku memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk menindas, bukan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sebagaimana adigium het recht wil den vrede (oppression by means of law committed by the executive and judicial powers is a form of occupational crime, because the perpetrators abuse theirs positions and authority to oppress, rather than to realize order and tranquility as stated in the adage “het recht wil den vrede).
footnote:
[1] Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Jakarta. Penerbit Peradaban. 2001. hlm.7
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
