ABOLISIONISME  DALAM HUKUM PIDANA

Kriminal18 views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

ABOLISIONISME  DALAM HUKUM PIDANA

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sampai saat ini yaitu banyak pihak menyampaikan argumentasi agar pidana penjara dihapuskan (many parties argue for the abolition of imprisonment)  dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Pertimbangan dari berbagai argumentasi tersebut antara lain, 1) penjara tidak membuat orang insaf atau menimbulkan efek jera bahkan kemungkinan dapat membuat perilaku yang lebih jahat, 2) banyak penjara yang penuh sesak (overcrowding) yang menyebabkan sulit dilakukan pembinaan terhadap terpidana, 3) Negara harus menediakan sarana dan prasarana dengan biaya yang sangat mahal, 4) di penjara sering terjadi perlakuan diskriminatf yang justeru bertentangan dengan keadilan serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan, 5) pidana penjara melanggar dan bertentangan dengan nilai – nilai hak asasi manusia (human rights).  Dalam konteks demikian Barda Nawawi Arief menjelaskan  “Banyak kritik ditujukan terhadap pidana penjara. Secara  garis besar, kritik tersebut terdiri atas kritik yang moderat dan kritik ekstrem. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, tetapi penggunaanya dibatasi. Sedangkan kritik yang ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (prison abolition) ini terlihat dengan adanya International Conference on Prison Abolition (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada Mei 1983 di Tronto, Kanada; yang ke – 2 pada 24 – 27 Juni 1985 di Amsterdam; dan ke – 3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konfrensi ke – 3 istilah “prison abolition” telah diubah menjadi “penal abolition”.[1]

Meskipun banyak pihak menyampaikan argumentasi agar pidana penjara dihapuskan, akan tetapi penghapusan pidana penjara di Indonesia belum dapat dilaksanakan oleh karena belum tersedianya sistem pemidanaan alternatif yang memadai, masih tingginya angka kejahatan berat, serta belum adanya kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menerima pidana non – penjara sebagai bentuk keadilan. Meskipun Undang – Undag Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah memperkenalkan sistem pidana alternatif, seperti pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara seperti dimaksud dalam Pasal 65 – 66 KUHP akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya masih mengalami berbagai persoalan seperti masih kuatnya paradigma pemenjaraan di kalangan penegak hukum, terbatasnya jumlah petugas pengawas dan sarana pendukung, minimnya alokasi anggaran, image balas dendam yang masih kuat (seperti budaya mata dibalas dengan mata),  serta belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemidanaan non – penjara yang dapat menggantikan rasa keadilan. Masyarakat beranggapan keadilan hanya sebanding apabila pelaku kejahatan dihukum berat, karena masyarakat masih menganut paradigma keadilan retributif yang mengukur keadilan dari berat ringannya penderitaan yang dibebankan kepada pelaku, bukan kerugian yang dialami korban dipulihkan dan perbaikan perilaku pelaku melalui pembinaan pekerti.

 

[1] Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.2013. hlm. 27

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed