TINDAK PIDANA TERTENTU DILUAR KUHP: PEMBAHASAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN TINDAK PIDANA PEMILU

Kriminal4 views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

TINDAK PIDANA TERTENTU DILUAR KUHP: PEMBAHASAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN TINDAK PIDANA PEMILU

Kejahatan atau Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pemilu dapat dikualifikasikasan sebagai kejahatan yang mengancam atau menyerang kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).Oleh karena itu menjadi concern semua elemen anak bangsa agar mencegah dan menangkal pergeseran kondisi konstitusional dari dari kedaulatan rakyat menjadi kejahatan berdaulat (soverign crime).  Kejahatan berdaulat dalam  The Lexicon Webster Dictionary, Volume II (1977) diartikan  antara lain berarti:

  1. Free of outside influence or control (bebas dari pengaruh atau kendali);
  2. Producing or capable of producing the greatest effect (Menghasilkan pengaruh atau menimbulkan dampak yang besar);

Kejahatan berdaulat berorientasi pada situasi budaya yang memungkinkan kejahatan menjadi salah satu faktor determinan, yaitu kondisi yang disebut budaya dalam transisi  (culture in transition). Istilah “culture in transition” telah digunakan oleh Mark Findlay untuk menjelaskan relasi kejahatan dengan globalisasi. Sedangkan Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, menjadikan “budaya Transisi” sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendekatan kejahatan berdaulat untuk menjelaskan perangkap penyimpangan dan kejahatan di masyarakat. Perbedaan antara  Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dengan Mark Findlay  adalah pada sebab – sebab timbulnya budaya dalam transisi. Terhadap masalah ini, Mark Findlay sama sekali tidak menyinggung adanya tekanan penyimpangan dan kejahatan (pressure of deviant and crime), sementara itu bagi Tb. Ronny Rahman Nitibaskara hal itu menjadi sorotan yang utama. Hal ini kebalikan dengan umumnya pendekatan social – budaya yang berasumsi bahwa munculnya kejahatan akibat adanya tekanan sosial (social pressure).

  1. UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG – UNDANG.

A. Ketentuan – ketentuan penting dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana terorisme:

  1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sengaja,sistematis, dan terencana untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.
  2. Mengatur pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme sebagai bagian dari tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang.
  3. Memberikan hak kompensasi, restitusi, serta bantuan medis dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme.
  4. Memperluas cakupan pidana termasuk bagi Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri atau melakukan pelatihan militer dengan motif terror.

B. Landasan filosofis dari dibentuknya undang – undang tindak pidana terorisme:

  1. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945,
  2. Terdapat fakta adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan Warga Negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara serta perdamaian dunia.

 

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERORISME

A. Tindak Pidana Terorisme

No Jenis perbuatan Pasal
1 Kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, korban massal, atau kerusakan objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Pidananya penjara 5–20 tahun, seumur hidup, atau mati. Pasal 6
2 Kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut meluas (delik formil, akibat belum terjadi). Pidananya penjara paling lama seumur hidup. Pasal 7
3 Terorisme terhadap penerbangan dan keselamatan pesawat udara, misalnya merusak pesawat, bandara, atau sarana navigasi, atau membajak pesawat. Pasal 8
4 Memasukkan, membuat, menguasai, menyimpan, atau mengangkut senjata api, amunisi, atau bahan peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal 9
5 Menggunakan senjata kimia, biologis, radiologi, mikroorganisme, nuklir, atau bahan radioaktif untuk terorisme. Pasal 10
6 Memperdagangkan bahan potensial untuk bahan peledak atau senjata kimia, biologis, radiologi, dan nuklir untuk tujuan terorisme (pasal baru). Pasal 10A
7 Pendanaan terorisme, yaitu menyediakan atau mengumpulkan dana untuk tindak pidana terorisme. Pasal 11
8 Menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan untuk tindak pidana tertentu, misalnya terkait bahan nuklir. Pasal 12
9 Merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan terorisme di dalam atau luar negeri; menjadi anggota atau merekrut anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi teroris; menjadi pendiri, pemimpin, atau pengurus organisasi tersebut (pasal baru). Pasal 12A
10 Menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, paramiliter, atau pelatihan lain di dalam atau luar negeri untuk terorisme, termasuk merekrut dan mengirim orang ke pelatihan tersebut. Ini dikenal sebagai ketentuan foreign terrorist fighters. Pasal 12B
11 Memberikan bantuan atau kemudahan kepada pelaku, misalnya meminjamkan uang atau barang, menyembunyikan pelaku, atau menyembunyikan informasi. Pasal 13
12 Menyebarkan ucapan, sikap, tulisan, atau tampilan yang menghasut dan dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Pidananya penjara paling lama 5 tahun (pasal baru). Pasal 13A
13 Merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal 14
14 Permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan, yang dipidana sama dengan pelaku. Unsur “persiapan” ditambahkan oleh UU 5/2018. Pasal 15
15 Setiap orang di luar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terorisme. Pasal 16
16 Pemberatan apabila terorisme melibatkan anak: pidananya ditambah 1/3 (pasal baru). Pasal 16A
17 Terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, beserta pidana bagi korporasi. Pasal 17 & 18

 B. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Terorisme

No Jenis perbuatan Pasal
1 Kekerasan atau ancaman kekerasan, atau intimidasi, terhadap penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, hakim, atau saksi untuk menghalangi proses peradilan. Pasal 20
2 Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum. Pasal 21
3 Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (obstruction of justice). Pasal 22
4 Saksi atau orang lain yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang dapat mengungkap identitas pelapor. Pasal 23

 

  1. UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU yang telah diubah dengan UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG – UNDANG.

A. SUMBER HUKUM

  1. UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PERUBAHANNYA.
  2. Pasal 577 s/d Pasal 585 UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

B. JENIS – JENIS TINDAK PIDANA PEMILU

  1. Money Politics, dapat terjadi dengan cara perbuatan memberi uang, dan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
  2. Pemalsuan dan manipulasi suara, dapat terjadi dengan cara perbuatan memalsukan surat suara dan menambah atau mengurangi suara.
  3. Kampanye diluar jadwal dan tempat terlarang, dapat terjadi dengan cara melakukan/menyelenggarakan kampanye di tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.
  4. Perusakan alat peraga atau kekerasan, dapat terjadi dengan cara perbuatan menghilangkan, merusak alat peraga dan menghalangi peserta pemilu.
  5. Penyelenggara curang, dapat terjadi dalam hal KPU dan/atau Bawaslu yang sengaja mengubah hasil rekapitulasi.
  6. Anak ikut kampanye dan netralitas ASN,TNI, POLRI, antara lain ASN,TNI, POLRI tidak netral karena ikut dalam proses dan penyelenggaraan
  7. Penanganan Tindak Pidana Pemilu berbeda dengan Tindak Pidana Umum karena diselenggarakan melalui mekanisme Sentra Gakkumdu (sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari perangkat Bawaslu, Polisi dan Jaksa.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

 

News Feed