CELAH HUKUM PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP HAK ANAK

Nasional14 views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

CELAH HUKUM PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP HAK ANAK

Meskipun instrumen perlindungan hukum positif seperti Undang-Undang Perlindungan Anak telah secara normatif mewajibkan pemenuhan pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam tataran dogmatik perdata seringkali ditemukan adanya celah hukum (vacuum of norm) berupa ketiadaan aturan teknis yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban keperdataan (civil liability).[1] Ketiadaan norma prosedural yang jelas mengenai bagaimana cara menuntut ganti rugi pemulihan hak pendidikan bagi anak yang diabaikan di LPKA menjadikan regulasi tersebut berada dalam status sebagai norma hukum yang tidak disertai sanksi pemaksa yang memadai (lex imperfecta).[2] Hal ini memicu terjadinya kebuntuan yuridis (legal deadlock) di hadapan pengadilan perdata, di mana kerugian nyata (schade) berupa degradasi intelektual dan terhambatnya prospek ekonomi anak menjadi sangat sulit untuk dikuantifikasi dan dieksekusi pemulihannya.[3] Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban perdata menjadi sangat krusial guna mentransformasikan jaminan pendidikan yang selama ini bersifat deklaratif (unenforceable rights) menjadi hak keperdataan yang memiliki daya paksa eksekutorial yang nyata terhadap negara.

Footnote:

[1] Tolib Effendi. 2014. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

[2] Jimly Asshiddiqie. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 32.

[3] Ibid., hlm. 35.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed