
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
KETENTUAN PIDANA PEMBAYARAN UPAH YANG TIDAK SESUAI PERATURAN
Membayar upah dibawah ketentuan upah minimum adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda, selain itu dapat dianggap sebagai perbudakan yang melanggar hak asasi manusia (human rights). Perkembangan hukum pada 2026 menuntut kajian ulang. Pertama, KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memberikan aturan umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta sistem kategori denda. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghapus ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali untuk korupsi, terorisme, pencucian uang, dan pelanggaran HAM berat, serta mengubah pola pemidanaan kumulatif menjadi alternatif.[1] Ketiga, pada 6 Oktober 2026 DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Rancangannya memuat 33 pasal pidana dan mengancam pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori V,[2] serta mengatur penguatan sumber daya pengawas ketenagakerjaan dengan memperhatikan rasio pengawas terhadap jumlah pekerja dan perusahaan dan pembentukan komite pengawasan ketenagakerjaan.[3]
Penelitian mengenai sanksi pidana atas pembayaran upah di bawah upah minimum dan pengawasan ketenagakerjaan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang berbeda-beda. Pertama, penelitian I. E. Saputra dan B. Sarnawa mengenai peran Dinas Tenaga Kerja dalam perlindungan hak atas upah pekerja di Kabupaten Purworejo.[4] Penelitian ini menunjukkan bahwa dinas tenaga kerja telah menjalankan perannya melalui pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan hukum, tetapi menghadapi hambatan dalam pengawasan upah minimum.[5] Penelitian tersebut bersifat empiris dan lokal, sehingga belum menganalisis secara normatif hubungan antara pengawasan dan penegakan hukum pidana. Kedua, penelitian S. R. Arbi dan I. F. Susilowati mengenai penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap pembayaran upah di bawah UMK di Provinsi Jawa Timur.[6] Penelitian ini mencatat 70 pengaduan terkait upah pada 2020–2022 dan menyimpulkan bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan berlangsung dalam ranah administratif, perdata, dan pidana. Penelitian tersebut belum menjelaskan mengapa ranah pidana jarang digunakan. Ketiga, penelitian D. Nugraha Putra dan A. Asri mengenai sanksi pidana terhadap pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum berdasarkan Pasal 81 angka 66 UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.[7] Penelitian ini menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan kebijakan penting untuk melindungi pekerja dari eksploitasi ekonomi. Penelitian tersebut belum menjangkau perubahan pasca-berlakunya KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana. Keempat, penelitian K. P. T. Sutanti mengenai peran dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dalam mencegah pelanggaran hak tenaga kerja di Indonesia.[8] Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan meningkatkan kepatuhan, tetapi efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan pengawas. Penelitian tersebut belum secara khusus menghubungkan kelemahan pengawasan dengan kegagalan penegakan hukum pidana atas pengabaian upah minimum.
Keempat penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa kriminalisasi pengabaian upah minimum telah diatur, tetapi efektivitasnya rendah, dan bahwa pengawasan ketenagakerjaan menghadapi keterbatasan sumber daya.[9] Kendati demikian, belum ada penelitian yang secara normatif mengkaji hubungan sebab-akibat antara kelemahan pengawasan ketenagakerjaan dan lemahnya penegakan hukum pidana atas pengabaian upah minimum, dengan memperhatikan KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Pertama, belum ada kajian mengenai konstruksi kriminalisasi pengabaian upah minimum setelah berlakunya KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana, khususnya mengenai hilangnya pidana minimum khusus dan pertanggungjawaban korporasi. Kedua, hubungan antara pengawasan ketenagakerjaan sebagai pintu masuk perkara dan penegakan hukum pidana belum dianalisis secara sistematis.[10] Ketiga, ketentuan baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, baik mengenai sanksi pidana maupun penguatan pengawas, belum dikaji kemampuannya untuk menutup kelemahan yang ada.[11]
Footnote:
[1] Justisio. 2026. “Pidana Minimum Khusus Dihapus dari UU di Luar KUHP” (justisio.com), diakses 6 Oktober 2026.
[2] Fortune IDN. 2026. “RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disorot Apindo” (fortuneidn.com), diakses 6 Oktober 2026.
[3] Editor Indonesia. 2026. “UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Ini 12 Hak Baru Pekerja” (editorindonesia.com), diakses 6 Oktober 2026.
[4] Saputra, I. E., & Sarnawa, B. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak atas Upah Pekerja. Media of Law and Sharia, 3(4), hlm. 284–300.
[5] Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 42.
[6] Arbi, S. R., & Susilowati, I. F. (2023). Penegakan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Pembayaran Upah di Bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur. NOVUM: Jurnal Hukum, 10(3), hlm. 74–83.
[7] Nugraha Putra, D., & Asri, A. (2025). Sanksi Pidana terhadap Pengusaha yang Membayar Upah di Bawah Ketentuan Upah Minimum. LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1), hlm. 60–71.
[8] Sutanti, K. P. T. (2025). Peran dan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Mencegah Pelanggaran Hak Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal JURISTIC, 5(03).
[9] Rachmad Syafa’at. 2008. Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya. Malang: In-TRANS Publishing. hlm. 30.
[10] Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 8.
[11] Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (terj. M. Khozim). Bandung: Nusa Media. hlm. 12.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
