
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
SISTEM HUKUM DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
Sistem hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu substansi hukum (aturan), struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), dan budaya hukum (sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum).[1] Efektivitas hukum bergantung pada bekerjanya ketiga unsur tersebut secara bersamaan, dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.[2] Teori ini digunakan untuk menjelaskan mengapa kriminalisasi pengabaian upah minimum tidak efektif. Dari sisi substansi, normanya sudah ada; dari sisi struktur, pengawas dan PPNS terbatas; dan dari sisi budaya, pengabaian upah minimum dianggap lumrah oleh pengusaha dan diterima oleh pekerja yang takut kehilangan pekerjaan.
Akibat adanya hubungan yang tidak setara antara pengusaha sebagai pemberi kerja dengan kedudukan pekerja sebagai penerima kerja, sehingga untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari hubungan ketenagakerjaan tersebut maka negara harus turun tangan sebagai pihak yang berkepentingan melindungi hak – hak pekerja. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Sistem hukum ketenagakerjaan harus dapat melindungi hak – hak pekerja karena hubungan kerja bersifat tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja atau buruh . Perlindungan tersebut diwujudkan melalui perlindungan ekonomis, sosial, teknis, dan hukum, yang bersifat memaksa (imperatif) dan tidak dapat dikesampingkan (fakultatif) oleh kesepakatan para pihak yaitu pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan.
Footnote:
[1] Lawrence M. Friedman, 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (terj. M. Khozim). Bandung: Nusa Media.., hlm. 15.
[2] Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 24.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
