DIVERSION AND RESTORATIVE JUSTICE  FOR THE CHILD

Nasional9 views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

DIVERSION AND RESTORATIVE JUSTICE  FOR THE CHILD

Konsep keempat diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana, yang diatur secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).[1] Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian, mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat, serta menghindarkan anak dari peramposan kemerdekaan dan stigmatisasi peradilan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai objek kajian krusial mengenai mekanisme penyelesaian perkara anak pelaku narkotika. Penelitian ini menganalisis syarat formal dan materiil pelaksanaan diversi pada kasus narkotika, keterbatasan penerapannya akibat ancaman pidana UU Narkotika, serta solusi harmonisasi agar diversi tetap menjadi jalur prioritas bagi anak yang berhak mendapatkannya.

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan keharusan dalam penerapan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Keadilan restoratif adalah pendekatan penanganan perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian, penataan kembali hubungan sosial, dan pembinaan pelaku melalui keterlibatan aktif semua pihak terkait (pelaku, keluarga, korban, dan masyarakat).[2] Pendekatan ini menggeser paradigma hukum dari sekadar pembalasan dendam (retributive) menuju pemulihan (restorative).[3] Kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai pijakan filosofis dalam menilai penanganan anak penyalahguna narkotika. Konsep ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum di Indonesia telah mengedepankan aspek rehabilitasi medis dan sosial ketimbang pemenjaraan, sehingga masa depan, pendidikan, dan kesehatan mental anak dapat terselamatkan dari dampak buruk proses pidana formal. Dengan demikian prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child)  merupakan asas hukum internasional dan nasional yang mewajibkan setiap lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif untuk menjadikan keselamatan, tumbuh kembang, serta perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan atau tindakan hukum.[4] Kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai standar evaluasi yuridis terhadap penerapan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Narkotika. Konsep ini digunakan untuk menguji apakah integrasi aturan pidana umum dan khusus dalam praktik penegakan hukum telah benar-benar menjamin hak-hak anak, atau justru menempatkan anak pada posisi merugi akibat penafsiran hukum yang terlampau kaku dan punitif.[5]

Footnote:

[1] Abintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Surabaya: Lutfiah Publishing, hlm. 89.

[2] Siswanto Sunarso. 2012. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 44.

[3] Ibid., hlm. 47.

[4] Ibid., hlm. 51.

[5] Lilik Mulyadi. 2014. Wajah Hukum Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 12.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed