PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Kriminal17 views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Pada prinsipnya harus dipahami bahwa anak sebagai penyalahguna narkotika tidak boleh dianggap sebagai penjahat tetapi sebagai korban yang harus direhabilitasi. Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak semata-mata diarahkan pada pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan, pendidikan, pembinaan, serta pencegahan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.[1] Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan penyelesaian perkara secara proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, pendekatan demikian menjadi semakin penting karena anak dapat berada dalam berbagai posisi baik sebagai pengguna, korban penyalahgunaan, pecandu, penyalahguna yang mengalami ketergantungan, atau pihak yang dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, sistem hukum seharusnya mampu membedakan secara cermat antara anak yang membutuhkan rehabilitasi dan perlindungan dengan anak yang secara sadar terlibat dalam kegiatan peredaran narkotika.[2]

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan paradigma penting dalam hukum pidana nasional, terutama melalui penguatan tujuan pemidanaan, individualisasi pidana, dan orientasi pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pemberian penderitaan, melainkan juga mencakup pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan pembinaan terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam kerangka tersebut, pertanggungjawaban anak pelaku penyalahgunaan narkotika harus dibangun berdasarkan asas kesalahan, usia, tingkat kematangan, kondisi kejiwaan, latar belakang keluarga, motif, tingkat keterlibatan, serta dampak perbuatannya.[3]

Penerapan hukum juga harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengenal diversi, keadilan restoratif, pidana dan tindakan yang bersifat khusus, serta pembatasan penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir.[4] Kondisi ideal yang hendak diwujudkan adalah terciptanya sistem pertanggungjawaban pidana yang konsisten, tidak diskriminatif, mampu melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, tetapi sekaligus tidak menghancurkan masa depan anak. Penegak hukum diharapkan melakukan asesmen secara menyeluruh sebelum menentukan bentuk penyelesaian perkara, mengutamakan rehabilitasi bagi anak penyalahguna atau korban, dan menerapkan pidana secara proporsional hanya apabila tindakan tersebut benar-benar diperlukan. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semestinya menjadi momentum untuk memperjelas hubungan antara pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, rehabilitasi, diversi, dan kebijakan kriminal narkotika dalam sistem hukum Indonesia.

Kondisi di saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius dan terus berkembang di Amerika Serikat termasuk di kalangan remaja. Berdasarkan data dari National Center for
Drug Abuse Statistics
(NCDAS) pada tahun 2023 setidaknya ada 1,86 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun atau 7,2% dari total remaja secara nasional melaporkan penggunaan narkoba dalam satu bulan terakhir.[5] Juamlah remaja yang melaporkan penggunaan narkoba dalam satu bulan terakhir 83,9% mengaku menggunakan ganja pada periode yang sama, ada sebanyak 442.000 remaja berusia 12 hingga 17 tahun menggunakan narkoba ilegal selain ganja dalam satu bulan terakhir dan sebanyak 5,4% siswa kelas 8 telah menggunakan narkoba ilegal dalam 30 hari terakhir serta sebanyak 15,1% siswa kelas 8 pernah mencoba narkoba ilegal setidaknya satu kali. Saat mencapai kelas 12 ada 36,8% remaja telah mencoba narkoba ilegal dan sebanyak 8,90 juta orang berusia 18 hingga 25 tahun menggunakan narkoba dalam satu bulan terakhir. Fakta yang sama terjadi di Indonesia dimana berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan bahwa hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2025 menunjukkan kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73 persen atau setara dengan sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun pada tahun 2023 menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa usia 15–64 tahun.[6]

Data ini memperlihatkan bahwa anak dan remaja bukan hanya kelompok yang harus dilindungi dari pengaruh narkotika, tetapi juga telah menjadi kelompok yang berpotensi berhadapan langsung dengan proses hukum. Anak dapat mengenal narkotika melalui ajakan teman, lingkungan pergaulan, keluarga, media sosial, tekanan ekonomi, maupun bujukan pihak yang lebih dewasa.[7] Dalam sejumlah perkara, anak digunakan sebagai kurir atau perantara karena dianggap lebih mudah dipengaruhi dan memperoleh perlakuan hukum yang berbeda. Pada sisi lain, terdapat anak yang menggunakan narkotika karena ketergantungan dan memerlukan pertolongan medis, bukan semata-mata hukuman. Persoalan muncul ketika aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga belum memiliki pemahaman yang seragam mengenai pembedaan antara penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar.[8] Akibatnya, anak yang seharusnya memperoleh rehabilitasi dapat diproses dengan pendekatan penghukuman, sedangkan anak yang memiliki keterlibatan lebih serius dapat diperlakukan sama dengan pengguna biasa.

 

[1] Wisingsoebroto. 2008. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Narkotika oleh Anak. Semarang: Universitas Diponegoro Press. hlm. 19.

[2] Ibid., hlm. 28.

[3] Edi Warman. 2012. Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak. Medan: USU Press. hlm. 15.

[4] Wagiati Soetodjo. 2010. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama. hlm. 66.

[5] NCDAS. 2023. “Drug Use Among Youth: Facts & Statistics” – Halaman 1 (drugabusestatistics.org), diakses 10 September 2026.

[6] BNN. 2025. “Soroti Kenaikan Prevalensi Narkotika: BNN Luncurkan Strategi Fasilitator P4GN” – Halaman 1 (bnn.go.id), diakses 10 September 2026.

[7] Yulia Mirwati. 2018. Perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Padang: Utama Press. hlm. 22.

[8] Ibid., hlm. 29.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed