PERKEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DAN ASPEK  KETENAGAKERJAAN

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PERKEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DAN ASPEK  KETENAGAKERJAAN

Sarana transportasi merupakan faktor yang sangat penting dalam perhubungan, darat,laut dan udara, bahkan menjadi penyokong dari rantai distribusi dari perekonomian. Pesatnya pertumbuhan sektor transportasi berbasis aplikasi ojek online tidak diimbangi dengan kejelasan status hukum pengemudi dalam rezim hukum ketenagakerjaan nasional, karena hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi dikontrakkan melalui perjanjian kemitraan perdata (partnership agreement)[1], bukan perjanjian kerja[2]. Secara konstitusional, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[3]. Penjabaran konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), serta dimaknai ulang dalam beberapa norma kuncinya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023[4]. Kerangka regulasi tersebut bertujuan menyeimbangkan kedudukan sosiologis-ekonomis antara pengusaha dan pekerja/buruh melalui pemenuhan hak-hak normatif seperti upah minimum, waktu kerja dan istirahat, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak[5].

Besarnya kontribusi ekonomi ojol berbanding terbalik dengan tingkat perlindungan sosial mereka,  Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Plaza Jamsostek, Ramdani mengungkapkan masih ada sekitar 2,14 juta atau 87,7% pekerja ojol yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.[6] Ketimpangan ini berakar pada dikotomi biner dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah[7].

Perusahaan aplikasi menggunakan dalih fleksibilitas waktu kerja serta kepemilikan kendaraan oleh pengemudi untuk menafikan unsur perintah, sehingga mengklasifikasikan pengemudi sebagai mitra mandiri yang tunduk pada ketentuan hukum perdata (Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata) serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat[8]. Padahal, secara faktual, pengemudi berada di bawah kendali manajemen algoritmik (algorithmic management) yang ketat perusahaan aplikasi menentukan tarif secara sepihak, mengatur alokasi pesanan melalui algoritma, menetapkan skema insentif, memotong biaya aplikasi, serta menjatuhkan sanksi berupa pembekuan akun sementara (suspend) hingga pemutusan kemitraan secara sepihak tanpa mekanisme pembelaan yang setara[9].

Footnote:

[1] Arifuddin Muda Harahap. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Media Sains Indonesia. 2023. hlm. 5.

[2] Endah Suhartini, Ani Yumarni, et. al. Hukum Ketenagakerjaan dan Upah. Depok: Rajawali Pers. 2020. hlm. 12.

[3] Fauziah. Hukum Ketenagakerjaan. Depok: Rajawali Pers. 2024. hlm. 39.

[4] Abdul Khakim. Catatan Kritis Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam UU 11/2020 Omnibus Law. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2021. hlm. 24–29.

[5] Ibid., hlm. 56.

[6] Bloombergtechnoz. “Pengemudi Ojol RI yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Baru 12,3 %” – Halaman 1 (bloombergtechnoz.com), diakses 16 November 2026.

[7] Maiyestati. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Padang: Bung Hatta University Press. 2025. hlm. 54.

[8] Rahmatsyah. Hukum Ketenagakerjaan. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia. 2023. hlm. 8.

[9] Yana Sukma Permana. Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial (Edisi Revisi). Bandung: Cendekia Press. 2024. hlm. 87.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed