
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
GOOGLE MAP DAN INCARAN TINDAK PIDANA
Salah satu infrastruktur digital yang kini menjadi tulang punggung pencarian informasi bisnis berbasis lokasi adalah platform pemetaan digital, khususnya Google Maps. Melalui fitur Google Business Profile (Profil Bisnis Google), pelaku usaha dapat mendaftarkan titik lokasi, alamat, jam operasional, nomor kontak, dan foto usahanya, sementara konsumen dapat memeriksa keberadaan suatu usaha, membaca ulasan, dan menilai kredibilitasnya sebelum bertransaksi. Skala pemanfaatannya sangat besar sepanjang tahun 2025, Google menyatakan telah menayangkan lebih dari satu miliar ulasan di Google Maps.[1] Secara teoretis, fitur ini dirancang dengan itikad baik untuk menjembatani dunia maya dan dunia nyata. Intensitas penggunaan yang tinggi melahirkan kepercayaan publik yang tinggi pula, di mana masyarakat cenderung menganggap titik lokasi yang tercantum pada peta digital telah terverifikasi dan merepresentasikan kebenaran faktual di lapangan.[2] Padahal, sebagaimana diuraikan di bawah ini, sebagian informasi pada platform tersebut dapat diusulkan, disunting, bahkan dibuat oleh pihak ketiga, sehingga kepercayaan publik tersebut sesungguhnya bertumpu pada fondasi yang rapuh.[3]
Dari perspektif ilmu hukum, kondisi ideal yang dicita-citakan dalam setiap interaksi sosial dan ekonomi adalah terwujudnya kepastian hukum (rechtszekerheid), keadilan (gerechtigheid), dan kemanfaatan (doelmatigheid).[4] Hukum pidana, meskipun berkedudukan sebagai ultimum remedium, dituntut untuk tetap dinamis dan mampu menjangkau bentuk-bentuk penyimpangan perilaku baru yang lahir dari modernisasi.[5] Tuntutan tersebut memperoleh momentumnya melalui pembaruan hukum pidana nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem KUHP Nasional. KUHP Nasional lahir sebagai manifestasi misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi hukum pidana yang sebelumnya bertumpu pada wetboek van strafrecht warisan kolonial Belanda. Paradigma yang diusungnya tidak lagi semata-mata retributif, tetapi juga korektif, rehabilitatif, dan restoratif, dengan menempatkan keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pijakan pemidanaan, sebagaimana tercermin dalam rumusan tujuan pemidanaan pada Pasal 51 KUHP Nasional.
Dalam konteks perlindungan hukum, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara, baik sebagai pelaku usaha yang sah, pemilik tempat usaha, maupun konsumen, terlindungi hak-hak dan kehormatannya dari segala bentuk tipu muslihat.[6] KUHP Nasional sejatinya telah menyediakan sejumlah instrumen untuk itu. Pasal 492 KUHP Nasional merumuskan bahwa:
“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.[7]
Di samping itu, KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 391), tindak pidana terhadap kehormatan berupa pencemaran dan fitnah (Pasal 433 dan Pasal 434), serta pidana tambahan yang antara lain berupa pengumuman putusan hakim dan pembayaran ganti rugi (Pasal 66). Sementara itu, KUHAP baru memperkuat hak korban dan saksi, termasuk pengaturan restitusi dan kompensasi. Dengan demikian, sinergi antara teknologi pemetaan digital yang ideal dan instrumen hukum pidana yang komprehensif mutlak diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, tepercaya, dan bebas dari rekayasa yang merugikan publik.[8]
Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan realitas yang sangat kontras. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Google Maps justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan penipuan dengan modus yang semakin manipulatif, yaitu pencatutan alamat usaha milik orang lain. Secara empiris, modus ini setidaknya muncul dalam dua varian. Varian pertama adalah pembuatan profil bisnis fiktif (fake listing) yang meminjam alamat toko atau kantor milik pihak ketiga, tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, sebagai “alamat resmi” usaha palsu. Varian kedua adalah pembajakan profil (listing hijacking), yaitu pelaku memanfaatkan fitur usulan suntingan (suggest an edit) atau mengambil alih profil yang belum diklaim, lalu mengganti nomor telepon, tautan, atau informasi pembayaran pada profil toko yang sah, sehingga alamat fisik yang benar-benar ada justru dilekatkan dengan kontak dan rekening pelaku.[9] Kedua varian tersebut sama-sama menjadikan legitimasi lokasi fisik milik orang lain sebagai sarana utama untuk membangun kepercayaan calon korban, dan kerap dilengkapi foto curian serta ulasan palsu (fake reviews).[10]
[1] Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: Refika Aditama. hlm. 80.
[2] Ibid., hlm. 83.
[3] Maskun, op. cit., hlm. 32.
[4] Ibid., hlm. 36.
[5] Ibid., hlm. 38.
[6] Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana. hlm. 51.
[7] Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 492.
[8] Ahmad M. Ramli. 2004. Cyber Law dan HKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Alumni. hlm. 56.
[9] Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Siber. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 21.
[10] Ibid., hlm. 25.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
