Homepage / SOSIAL KEMASYARAKATAN PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
by

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

-SOSIAL KEMASYARAKATAN-43,397 views

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

 

Problema sosial – yuridis  “sengketa hak atas tanah”  yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila bisa dipertemukan pihak – pihak yang bersengketa, maka sangat baik apabila diselesaikan melalui cara musyawarah. Melalui mekanisme  penyelesaian dengan musyawarah ini maka BPN diminta sebagai  MEDIATOR dalam sengketa hak atas tanah dalam rangka menemukan  formulasi DAMAI  (dading) dengan prinsip saling menghormati hak – hak pihak yang bersengketa.

Secara prosedural  penyelesaian secara musyawarah “sengketa hak atas tanah” yang difasilitasi BPN sebagai Mediator, “harus”  disertai bukti – bukti tertulis sejak permulaan, antara lain surat pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat, dan selanjutnya bukti adanya perdamaian yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang dalam hal ini sebaiknya dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga mempunyai hukum dan  kekuatan  kekuatan pembuktian yang sempurna.

In actu, banyak orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah tertentu, mengajukan keberatan langsung kepada Kepala BPN. Demikian juga mengenai permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada adanya PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap.  Sebagian besar keberatan tersebut diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala BPN, akan tetapi ada pula yang diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang selanjutnya diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan.

DASAR HUKUM kewenangan Kepala BPN untuk melakukan Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan karena adanya cacat hukum atau cacat administrasi dalam penerbitannya, yaitu:

  1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan (Pasal 16 sub C);
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  BPN Nomor 3 Tahun 1999  Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

 

facebook Share on Facebook
Twitter Tweet
Follow Follow us

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "Law Firm Appe Hamonangan Hutauruk & Associates" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik
http://appehamonanganhutauruk.com/

Don't Miss

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

451 comments

  16. Pingback: cytotmeds.com
  84. Pingback: prednisone rx
  86. Pingback: how to wean off plaquenil
  98. Pingback: 60 mg dapoxetine

  107. I believe everybody went like Ones New website, reason being things like this site without doubt has a article on quality. I loved read A New content. go on To remain a useful article, I will avail Once more by One additional time. Bless you.

  138. Pingback: super active priligy
  163. Pingback: hydroxychloroquine 100mg

  282. You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always follow your heart. “There are only two industries that refer to their customers as users.” by Edward Tufte.

  306. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

  312. You really make it appear so easy along with your presentation but I to find this matter to be really something that I feel I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely extensive for me. I am having a look ahead to your subsequent put up, I’ll attempt to get the dangle of it!

  321. It’s appropriate time to make a few plans for the future and it’s time to be happy. I’ve learn this put up and if I may just I desire to counsel you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles regarding this article. I want to read even more issues about it!

  360. Hi there, I discovered your site by means of Google at the same time as looking for a related subject, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  450. Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas.

News Feed

Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized|June 11, 2020
MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) PRAKTEK PERADILAN PERDATA, TAHUN AKADEMIK 2020   Fakultas                   : HUKUM Jurusan                    : Ilmu Hukum Mata Kuliah                :

Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized|June 11, 2020
MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM PERDATA, TAHUN AKADEMIK 2020   Fakultas                     : HUKUM Jurusan                      : Ilmu Hukum Mata Kuliah                 :

Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Filsafat, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Politik, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, Wawasan Kebangsaan|June 10, 2020
MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2020   Fakultas                   : HUKUM Jurusan                    : Ilmu Hukum Mata Kuliah                :

Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|June 10, 2020
MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM ACARA PERDATA, TAHUN AKADEMIK 2020     Dosen                      : APPE HTAURUK, SH., MH. NIDN                       : 0307036803

Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Kriminal, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|June 10, 2020
MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER  (UTS)  HUKUM ACARA PIDANA, TAHUN AKADEMIK 2020     Fakultas                     : HUKUM Jurusan                      : Ilmu Hukum Mata Kuliah