KONSEP KEADILAN DALAM PANCASILA

WAWASAN NUSANTARA64,619 views

KONSEP KEADILAN  DALAM PANCASILA

 

Konsep “KEADILAN” dalam Pancasila dirumuskan dalam Sila Kedua yang berbunyi, :”Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan Sila Kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  Sila Kedua dari Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” pertama kali dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat No. II/MPR/1978, akan tetapi kemudian ketetapan tersebut dicabut berdasarkan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Dalam penjabaran tersebut, sikap adil digambarkan sebagai: bermartabat, sederajat, saling mencintai, sikap tepa salira, tidak sewenang – wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, serta hormat menghormati dan bekerjasama dengan orang lain. Sedangkan makna adil dalam sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mencakup:  gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana.

Pancasila memberikan pengakuan dan penghargaan kepada kepentingan bersama secara seimbang. Hubungan dan interaksi – korelasi  kemanusiaan dan solidaritas sosial  dianggap sangat penting. Hubungan kerjasama yang disebut dengan istilah “gotong royong” yang dinyatakan dalam berbagai kiasan dan ungkapan seperti “Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun” merupakan fakta bahwa nilai – nilai  solidaritas masyarakat Indonesia  masih tetap hidup dan relevan dengan kemajuan jaman.

Konsep “keadilan” dan “sistem demokrasi” yang diterapkan di Indonesia,  berbasis pada Pancasila sebagai falsafah atau filosofi pandangan hidup (way of living) yang mengejawantah dalam Undang – Undang Dasar  1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis. Nilai – nilai  keadilan yang dicita – citakan harus merujuk pada  nilai – nilai  luhur (noble values)  yang terkristalisasi dalam Pancasila, sebagaimana dirumuskan pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Dengan demikian, konsep keadilan sebagaimana ditegaskan oleh Sila Kedua dan Sila Kelima dari Pancasila harus menjadi parameter bagi eksekutif dan legeslatif untuk membuat setiap regulasi, termasuk Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat serta perangkat Penegak Hukum yang lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan keadilan.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

Leave a Reply

47 comments

  1. Pingback: site
  2. Pingback: 3qAIwwN
  3. Pingback: link
  4. Pingback: video-2
  5. Pingback: sezons.store
  6. Pingback: psy-news.ru
  7. Pingback: 000-1
  8. Pingback: 3SoTS32
  9. Pingback: 3DGofO7
  10. Pingback: rftrip.ru
  11. Pingback: dolpsy.ru
  12. Pingback: kin0shki.ru
  13. Pingback: 3o9cpydyue4s8.ru
  14. Pingback: mb588.ru
  15. Pingback: newsukraine.ru
  16. Pingback: edu-design.ru
  17. Pingback: tftl.ru
  18. Pingback: site 2023
  19. Pingback: 1c789.ru
  20. Pingback: cttdu.ru
  21. Pingback: bit.ly/3OEzOZR
  22. Pingback: bit.ly/3gGFqGq
  23. Pingback: bit.ly/3ARFdXA
  24. Pingback: bit.ly/3ig2UT5
  25. Pingback: bit.ly/3GQNK0J
  26. Pingback: video
  27. Pingback: bep5w0Df
  28. Pingback: www
  29. Pingback: icf
  30. Pingback: 24hours-news
  31. Pingback: rusnewsweek
  32. Pingback: uluro-ado
  33. Pingback: irannews.ru
  34. Pingback: klondayk2022
  35. Pingback: tqmFEB3B
  36. Pingback: mangalib
  37. Pingback: x
  38. Pingback: 9xflix
  39. Pingback: xnxx
  40. Pingback: 123movies

News Feed