Homepage / VARIA PERADILAN SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA
by

SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA

-VARIA PERADILAN-6,590 views

SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA

 

Perubahan (amandemen) Undang Undang Dasar  1945 (UUD 1945) membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (sekarang Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pada masa sebelumnya, pembinaan Peradilan Umum berada di bawah kewenangan lembaga eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, terhitung sejak 31 Maret 2004, organisasi, administrasi, dan finansial peradilan umum dialihkan dari Departemen Kehakiman dan HAM kepada  Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah  diubah menjadi undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Mahkamah Agung (supreme court) adalah pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum. Sebutan lain untuk Mahkamah Agung yaitu pengadilan terakhir, pengadilan tingkat akhir, pengadilan penghakiman, pengadilan puncak dan pengadilan tertinggi banding. Secara garis besar, keputusan dari Mahkamah Agung tidak akan ditinjau lebih lanjut oleh pengadilan lain. Mahkamah Agung biasanya berfungsi utama sebagai pengadilan banding, menganalisis putusan pengadilan tingkat pertama atau dari pengadilan tingkat banding.

Peradilan Umum (Peradilan Sipil) adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

–       Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara;

–       Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui bahwa selain  peradilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah yang dikenal dengan nama  Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).

Dalam perubahan (amandemen) Undang – Undang Dasar  1945  diperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Peradilan umum meliputi:

  1. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota;
  2. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi;
  3. Pengadilan Khusus, yang meliputi:

–  Pengadilan Anak;

–   Pengadilan Niaga;

–   Pengadilan Hak Asasi Manusia;

–   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah   hukum meliputi wilayah provinsi;

–   Pengadilan Hubungan Industrial;

–   Pengadilan Perikanan;

Legislasi atau undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur  pemerintahan. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh peraturan  perundang-undangan.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

facebook Share on Facebook
Twitter Tweet
Follow Follow us

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "Law Firm Appe Hamonangan Hutauruk & Associates" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik
http://appehamonanganhutauruk.com/

Don't Miss

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

177 comments

  11. Pingback: cytotmeds.com

  24. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life authors and blogs

  60. Pingback: prednisone 40mg for 5 days
  62. Pingback: hydroxychloroquine maker
  68. Pingback: coupon for dapoxetine by manufacturer
  74. Pingback: international dating sites free 100

  75. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work
    so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.

    I love the information you provide here and can’t wait to take a
    look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone ..
    I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good blog! https://atadalafil.online/

  76. Pingback: dapoxetine costco coupon

  86. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area .
    Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
    Reading this information So i’m happy to exhibit
    that I’ve a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
    I so much surely will make sure to do not forget
    this site and give it a glance regularly. http://droga5.net/

  106. Pingback: tadalafil reviews 20 mg
  108. Pingback: albuterol 0.083% 2.5mg 3ml 60x3ml
  113. Pingback: hydroxychloroquine and zinc
  155. Pingback: what is hydroxychloroquine used for

News Feed

Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|June 10, 2020
MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM ACARA PERDATA, TAHUN AKADEMIK 2020     Dosen                      : APPE HTAURUK, SH., MH. NIDN                       : 0307036803

Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Kriminal, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|June 10, 2020
MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER  (UTS)  HUKUM ACARA PIDANA, TAHUN AKADEMIK 2020     Fakultas                     : HUKUM Jurusan                      : Ilmu Hukum Mata Kuliah           

VARIA PERADILAN|May 24, 2020
PELENGKAP LITERATUR YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA   Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284K/Sip/1975 Tanggal 2 Nopember 1976, Kaidah Hukumnya

ADAT - ISTIADAT (TRADISI), Aspek Hukum, Berita, Ekonomi dan Perekonomian, HUKUM, KEBIJAKAN PUBLIK, Konsep dan Teori, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|May 19, 2020
CONTOH SURAT KONFIRMASI PEMBLOKIRAN DOKUMEN TANAH   Jakarta,  4 Mei   2018 Nomor           : 091/AHH&Ass/Pemb.&Blokir /Camat – Kades/V/2018 Lampiran        : - Sifat           :

Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Filsafat, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, JURNAL KAMPUS, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|May 15, 2020
GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)   Gugatan Sederhana (Small Claim Court) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling