Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Dampak Sistemik dan Ancaman terhadap Legitimasi Negara
Teori kejahatan serius dalam kriminologi kontemporer menggunakan sejumlah kriteria untuk membedakan kejahatan yang memerlukan respons luar biasa dari kejahatan konvensional: skala korban, sifat kerusakan yang ditimbulkan, kompleksitas pelaku dan jaringannya, kapasitas pelaku untuk mengintervensi proses hukum yang ditujukan kepadanya, dan dampak jangka panjang terhadap struktur sosial dan politik. Korupsi memenuhi seluruh kriteria tersebut secara serentak, dan inilah yang membedakannya secara kualitatif dari kejahatan konvensional terhadap harta benda seperti pencurian atau penggelapan.
Dari dimensi ekonomi, kerugian yang ditimbulkan korupsi bersifat berlapis dan berjangka panjang. World Bank memperkirakan bahwa korupsi menguras sekitar 2,6 triliun dolar AS dari perekonomian global setiap tahunnya, setara dengan sekitar 5 persen produk domestik bruto dunia. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi selama dua dekade pertama abad ke-21 mencapai ratusan triliun rupiah. Namun dampak ekonomi korupsi tidak berhenti pada kerugian fiskal yang dapat dihitung. Korupsi mendistorsi alokasi sumber daya, menghambat investasi produktif, merusak persaingan usaha yang sehat, dan mengalihkan anggaran publik dari kebutuhan sosial yang mendesak kepada proyek-proyek yang menguntungkan pelaku. Kerugian yang bersifat indirect ini seringkali jauh melampaui kerugian langsung yang tertuang dalam dakwaan.
Dari dimensi sosial dan politik, korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang merupakan fondasi dari legitimasi demokratis. Robert Putnam dalam Bowling Alone (2000) menunjukkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan antar warga dan kepercayaan terhadap institusi merupakan prasyarat bagi berfungsinya demokrasi dan pasar yang efisien. Korupsi menggerogoti modal sosial ini secara sistematis: ketika warga menyaksikan bahwa hukum tidak berlaku sama untuk semua, bahwa jabatan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, dan bahwa pelaku korupsi dapat membeli impunitas, maka kepercayaan terhadap legitimasi negara runtuh. Delegitimasi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik jangka pendek, melainkan pada kapasitas negara untuk memobilisasi sumber daya kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
