HAK KEPERDATAAN ANAK

HUKUM21 views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

HAK KEPERDATAAN ANAK

Pada hakekatnya  setiap manusia yang dilahirkan  secara alamiah menyandang status sebagai subjek hukum, termasuk anak-anak.[1] Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum perdata oleh Prof. Subekti subjek hukum pada hakikatnya adalah entitas pendukung atau pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, di mana kapasitas ini melekat secara mutlak dan kodrati pada setiap manusia tanpa terkecuali, terhitung sejak ia dilahirkan hingga meninggal dunia.[2] Oleh karena itu, meskipun secara hukum perdata anak-anak dipandang sebagai subjek hukum yang belum cakap bertindak melakukan perbuatan melawan hukum/handelingsonbekwaam, eksistensi hak-hak keperdataannya tetap melekat utuh dan dijamin sepenuhnya oleh tatanan hukum positif.[3] Hak-hak keperdataan anak ini memiliki sifat yang sangat inheren dan sama sekali tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia universal, karena pemenuhan hak perdata tersebut berkorelasi langsung dengan upaya negara dan masyarakat dalam menjaga harkat, martabat, serta kelangsungan masa depan peradaban individu tersebut.[4] Salah satu hak keperdataan yang paling fundamental dan esensial adalah hak atas pendidikan, yang secara kodrati maupun hukum menjadi tanggung jawab primer orang tua di bawah kekuasaan orang tua/ouderlijke macht kewajiban pengasuhan ini dikonstruksikan secara terang dan imperatif dalam Pasal 298 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengamanatkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa”. Berdasarkan konstruksi pasal tersebut, pemenuhan hak pendidikan bagi anak bukan lagi sekadar kewajiban moral atau etis pengasuhan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi kewajiban hukum perdata yang sangat mengikat. Pendidikan dalam ranah keperdataan merupakan modalitas fundamental sekaligus instrumen utama bagi seorang anak untuk mengembangkan kapasitas serta kecakapan keperdataannya di masa depan, seperti kemampuan untuk kelak menandatangani kontrak, bekerja secara profesional, mengelola aset kekayaan, dan melangsungkan kehidupan yang layak di tengah masyarakat.[5]

 

Footnote:

[1] Amir Syarifuddin. 2014. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Dari Perkawinan hingga Perceraian. Jakarta: Kencana. hlm. 12.

[2] Ibid., hlm. 18.

[3] Hans Kelsen. 2011. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia. hlm. 30.

[4] Ibid., hlm. 35.

[5] Silaban, Daud, Pelor, Stephanus, & Hutauruk, Appe. (2026). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjalani Proses Hukum Dalam Lingkup Pengdilan. Yure Humano: Law Faculty of MPU Tantular University, 6(2), hlm. 1-29.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed