
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
HUBUNGAN KERJA KEMITRAAN MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN
Dalam sistem hukum ketenagakerjaan positif di Indonesia, konsep hubungan kerja memiliki batasan yuridis yang tegas dan bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang lahir dari adanya perjanjian kerja, di mana di dalamnya wajib terpenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya pekerjaan yang dilakukan, adanya upah sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut, serta adanya perintah atau subordinasi dari pengusaha kepada pekerja[1]. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka secara otomatis negara hadir memberikan perlindungan melalui aturan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht), mencakup standar upah minimum, pembatasan waktu kerja, hak cuti, jaminan sosial, hingga prosedur ketat dalam pemutusan hubungan kerja[2]. Sebaliknya, perusahaan penyedia aplikasi transportasi daring mengonstruksikan relasi hukum mereka dengan pengemudi ojek online bukan sebagai hubungan kerja, melainkan sebagai hubungan kemitraan (partnership)[3].
Hubungan kemitraan tersebut didasarkan pada rezim hukum perdata umum, khususnya asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan asumsi normatif bahwa perusahaan aplikasi dan pengemudi merupakan dua subjek hukum yang berdiri sejajar, independen, serta menjalin kerja sama yang saling menguntungkan[4]. Dalih yang kerap digunakan untuk membenarkan konstruksi kemitraan ini adalah ketiadaan kewajiban absensi, kebebasan pengemudi menentukan jam operasional, serta kepemilikan kendaraan oleh pengemudi sendiri yang dianggap meniadakan unsur “perintah”[5]. Namun, dalam diskursus hukum ketenagakerjaan modern, konstruksi kemitraan dalam ekonomi platform ini menuai kritik tajam dan sering dikategorikan sebagai kemandirian semu atau pekerja mandiri yang bergantung secara ekonomis. Dikatakan semu karena pada kenyataannya tidak pernah terjadi negosiasi yang setara dalam penyusunan kontrak, perjanjian kemitraan dibuat secara sepihak dalam bentuk kontrak baku elektronik (click-wrap agreement) yang hanya menyisakan pilihan setuju atau tidak bergabung sama sekali[6]. Selain itu, ketergantungan ekonomi pengemudi terhadap akses aplikasi menunjukkan bahwa kebebasan mereka bersifat ilusif, sehingga pelabelan mitra justru berfungsi mengaburkan relasi subordinasi yang sesungguhnya dan melepaskan perusahaan aplikasi dari tanggung jawab normatif selaku pemberi kerja[7].
Footnote:
[1] Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja/Omnibus Law dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023. Mataram: Pustaka Bangsa. 2025. hlm. 6.
[2] Ibid., hlm. 87.
[3] Ibid., hlm. 102.
[4] Budi Sastra Panjaitan. Hukum Bisnis Sudut Pandang Advokat. Yogyakarta: Deepublish. 2023. hlm. 15.
[5] Maiyestati. Op. Cit., hlm. 22.
[6] Ibid., hlm. 28.
[7] Ibid., hlm. 33.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
