
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
MANAJEMEN ALGORITMIK DALAM TATA KELOLA TENAGA KERJA MODERN
Manajemen algoritmik merupakan mekanisme tata kelola tenaga kerja modern yang menggantikan fungsi pengawasan manusia atau manajer tradisional dengan sistem perangkat lunak, pemrosesan data besar (big data), dan kecerdasan buatan (artificial intelligence)[1]. Dalam ekosistem transportasi daring, perusahaan aplikasi tidak perlu menempatkan penyelia lapangan untuk mengawasi ribuan pengemudi secara langsung, karena seluruh fungsi pengarahan, pengawasan, evaluasi, dan pendisiplinan telah diotomatisasi ke dalam kode algoritma aplikasi[2]. Melalui manajemen algoritmik, sistem secara sepihak menentukan pengemudi mana yang berhak menerima pesanan berdasarkan parameter tersembunyi seperti jarak, tingkat penerimaan pesanan (acceptance rate), tingkat pembatalan, hingga riwayat kinerja sebelumnya[3]. Selain itu, algoritma juga mengatur penetapan tarif dasar dan skema insentif atau bonus secara dinamis sesuai fluktuasi permintaan pasar, yang secara psikologis maupun ekonomis mengarahkan perilaku pengemudi agar tetap aktif bekerja pada jam-jam sibuk atau di wilayah tertentu demi memenuhi target yang ditetapkan sistem[4].
Lebih jauh lagi, manajemen algoritmik menjalankan fungsi evaluasi dan sanksi yang sangat menentukan keberlangsungan mata pencaharian pengemudi ojek online. Sistem secara terus-menerus memantau kecepatan berkendara, kepatuhan terhadap rute navigasi, serta mengumpulkan penilaian dari konsumen melalui fitur peringkat bintang (rating) dan ulasan. Apabila performa pengemudi dianggap menurun oleh algoritma atau terdapat laporan pelanggaran yang terdeteksi sistem, aplikasi dapat langsung menjatuhkan sanksi otomatis berupa penurunan prioritas penerimaan pesanan, pembekuan akun sementara (suspend), hingga pemutusan akses akun secara permanen atau putus mitra. Proses penjatuhan sanksi algoritmik ini kerap berlangsung secara tertutup (black box) tanpa adanya transparansi parameter maupun ruang klarifikasi tatap muka yang berimbang bagi pengemudi. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, manajemen algoritmik sejatinya merupakan bentuk transformasi digital dari unsur perintah dan subordinasi dalam hubungan kerja, bahkan dengan tingkat kontrol yang jauh lebih presisi dan menyeluruh dibandingkan pengawasan konvensional di tempat kerja fisik[5].
Footnote:
[1] Melti Wulandari & Susanto. Hak Buruh dalam Era Gig Economy: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum di Indonesia. Banyumas: Pena Persada. 2024. hlm. 154.
[2] Ibid., hlm. 176.
[3] Ibid., hlm. 179.
[4] Ibid., hlm. 190.
[5] Ade Parlaungan Nasution. Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Terbaru. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2023. hlm. 90.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
