KAJIAN PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

KAJIAN PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melakukan kajian terhadap  problematika perlindungan hukum pengemudi ojek online, namun masih menyisakan celah analisis normatif terhadap rekonstruksi rezim ketenagakerjaan pasca UU Cipta Kerja dan regulasi terbaru. Pertama, penelitian yang menitikberatkan analisis pada normatif perlindungan hukum bagi pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu[1]. Kedua, penelitian yang mengkaji sengketa klaim pembayaran peserta jaminan kesehatan nasional[2]. Ketiga, penelitian yang menyoroti kekosongan norma klausul hak cipta dalam perjanjian kerja bersama.[3] Berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada sinkronisasi dan pengujian kecukupan norma antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta perkembangan regulasi mutakhir berupa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital yang mengatur batas potongan biaya platform maksimal 8%, jaminan sosial, hingga kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) bagi sekitar pengemudi[4].

Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mulai merespons kerentanan pengemudi ojek online melalui instrumen peraturan presiden yang bersifat sektoral dan administratif, kedudukan pengemudi dalam hierarki undang-undang ketenagakerjaan nasional masih berada di wilayah abu-abu[5]. Ketiadaan pengakuan eksplisit atas kategori pekerja gig economy dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan pengemudi tetap tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)[6], hak berserikat untuk perundingan kolektif upah, serta perlindungan hak normatif ketenagakerjaan secara utuh[7].

Perlindungan hukum dalam penelitian ini dianalisis melalui kerangka perlindungan hukum preventif dan represif[8]. Perlindungan hukum preventif tercermin dari kejelasan pengkualifikasian status hubungan hukum dalam Undang-Undang, pembatasan klausula baku dalam perjanjian kemitraan, kepastian skema penghasilan dan potongan aplikasi, serta kepesertaan wajib jaminan sosial ketenagakerjaan[9]. Sementara itu, perlindungan hukum represif tercermin dari ketersediaan mekanisme keberatan yang adil atas penonaktifan akun sepihak (suspend atau pemutusan kemitraan) dan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa antara pengemudi dan perusahaan aplikasi[10].

 

[1] Ihsan Abdan Syakura, Hutauruk, Appe., Sinambela, Hotman., & Sunarno. “Perlindungan Hukum bagi Pekerja PT X dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu tertentu Berdasarkan Bab IV Undang-Undang No. 6 Tahun 2023”. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(5). 2026. hlm. 3740.

[2] Sutan Sulaiman, Margono, Fx Suyud., Bahori Ahoen, & Hutauruk, Appe. “Tinjauan terhadap sengketa klaim pembayaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Rumah Sakit Graha Medika Kenari Kabupaten Bogor”. Collegium Studiosum Journal, 9(1). 2026. hlm. 375.

[3] Samosir, Ruby WH Oktolina., & Simanungkalit, L. Robert. “Modernisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Integrasi Klausul Hak Cipta Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi Dan Kepastian Hukum Dalam Hubungan Ketenagakerjaan”. Jurnal Humaniora & Sosial Sains, 3(1). 2026. hlm. 32.

[4] Ike Farida & Satya Arinanto. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2025. hlm. 17.

[5] Ibid., hlm. 19.

[6] Arifuddin Muda Harahap & Mar’ie Mahfudz Harahap. Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bandung: Media Sains Indonesia. 2025. hlm. 58.

[7] Bagus Oktafian Abrianto (Ed.). Hukum Ketenagakerjaan Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja: Pengantar, Hakikat Hubungan Kerja, dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Prenada Media (Divisi Kencana). 2024. hlm. 22.

[8] Hardiansyah. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. 2024. hlm. 121.

[9] Anang Dony Irawan. Hukum Ketenagakerjaan Kontemporer: Dinamika Pengupahan, K3, dan Gig Economy. Surabaya: UMSurabaya Publishing. 2023. hlm. 54.

[10] Ibid., hlm. 56.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed