KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI HAK ANAK

Nasional23 views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI HAK ANAK

Teori Parens Patriae merupakan doktrin hukum fundamental yang menempatkan negara sebagai pelindung atau wali tertinggi bagi warga negaranya yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, terutama anak-anak yang belum cakap bertindak di bawah hukum (handelingsonbekwaam).[1] Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori ini sangat relevan untuk membedah konstruksi peralihan tanggung jawab keperdataan atau pengalihan kekuasaan orang tua (ouderlijke macht). Ketika seorang anak dijatuhi sanksi pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), orang tua kandungnya secara otomatis mengalami demisioner faktual akibat hambatan fisik dan yuridis.

Dalam kondisi force majeure tersebut, berdasarkan teori Parens Patriae, negara melalui LPKA bertindak in loco parentis (menggantikan posisi dan peran orang tua). Artinya, institusi negara tidak hanya sekadar menjalankan fungsi penahanan eksekusi pidana, tetapi secara perdata mengambil alih kewajiban mutlak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sesuai amanat Pasal 298 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[2] Ketiadaan penyediaan pendidikan di LPKA merupakan bentuk kelalaian terhadap doktrin perwalian negara ini.

Secara historis dan filosofis, doktrin parens patriae berakar dari konsep kedaulatan raja atau negara yang memiliki kewajiban moral serta hukum untuk mengayomi kelompok rentan di dalam masyarakat, khususnya anak-anak yang kehilangan perlindungan keluarga secara faktual.[3] Di dalam kerangka hukum perdata modern, anak dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak-hak keperdataan utuh, namun dalam menjalankan hak-hak tersebut mereka membutuhkan perwakilan atau pendampingan hukum. Ketika orang tua kandung gagal atau terhalang menjalankan kewajibannya seperti ketika anak harus menjalani masa perampasan kemerdekaan di LPKA tanggung jawab perdata tersebut tidak boleh dibiarkan vakum. Vakumnya tanggung jawab perdata ini akan mengancam masa depan anak, sehingga negara harus hadir mengambil alih porsi perwalian tersebut secara aktif.[4]

Pengambilalihan peran sebagai orang tua pengganti (in loco parentis) membawa konsekuensi hukum yang sangat luas bagi institusi LPKA.[5] Tanggung jawab ini tidak terbatas pada pemberian makan dan tempat tinggal semata, melainkan mencakup kewajiban substantif untuk menjamin pertumbuhan intelektual, mental, dan spiritual anak melalui pemenuhan hak atas pendidikan. Pendidikan dalam konteks hukum privat diposisikan sebagai modalitas dasar (assets) yang esensial agar anak kelak dapat mandiri secara ekonomi dan cakap melakukan perbuatan hukum ketika ia dewasa. Oleh karena itu, manakala LPKA gagal menyelenggarakan sistem pendidikan yang layak bagi anak didik pemasyarakatan, negara tidak sekadar melanggar aturan administratif publik, melainkan telah mencederai esensi doktrin parens patriae itu sendiri. Kegagalan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban perwalian substitutif, yang berimplikasi pada lahirnya kerugian perdata bagi anak akibat hilangnya kesempatan memperoleh masa depan yang layak.[6]

Footnote:

[1] Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 90.

[2] Adrian Sutedi. 2014. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 38.

[3] Ibid., hlm. 40.

[4] Ibid., hlm. 42.

[5] Ibid., hlm. 45.

[6] Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 90.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed