PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA  TERHADAP KEPENTINGAN ANAK

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA  TERHADAP KEPENTINGAN ANAK

Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memegang peranan yang sangat sentral dalam kerangka hukum privat, khususnya untuk menuntut pemulihan hak atas kerugian yang diderita oleh subjek hukum.[1] Berdasarkan sejarah pembentukan hukum perdata, cakupan makna perbuatan melawan hukum pada mulanya ditafsirkan secara sangat sempit dan restriktif.[2] Dalam pandangan hukum klasik, suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai PMH apabila tindakan tersebut secara nyata melanggar undang-undang tertulis atau melanggar hak subjektif orang lain secara langsung berdasarkan ketentuan hukum positif.[3]

Namun, paradigma hukum tersebut mengalami pergeseran yang sangat revolusioner dan fundamental sejak dikeluarkannya putusan mahkamah agung Belanda atau yang dikenal sebagai Arrest Hoge Raad pada tahun 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen. Melalui yurisprudensi penting ini, definisi perbuatan melawan hukum diperluas secara progresif.[4] Makna PMH tidak lagi dibatasi sekadar pelanggaran undang-undang tertulis semata, melainkan turut mencakup setiap tindakan atau bahkan sikap pasif yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri, serta melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kesusilaan yang baik dalam pergaulan masyarakat.[5] Perluasan makna ini menjadi tonggak lahirnya instrumen perlindungan hukum perdata yang lebih responsif terhadap dinamika keadilan sosial.

Perkembangan doktrinal dari teori ini kemudian melahirkan konsep hukum lanjutan yang dikenal sebagai onrechtmatige overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa.[6] Konsep ini dirumuskan khusus untuk menguji, mengontrol, dan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat penguasa (negara).[7] Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), negara tidak lagi memiliki kekebalan mutlak (absolute immunity) ketika menjalankan fungsi administratifnya. Jika penguasa melakukan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan wewenang, atau melakukan pembiaran (omission) terhadap kewajiban hukum yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut dapat digugat ke hadapan peradilan perdata melalui instrumen onrechtmatige overheidsdaad.

Kerangka penelitian hukum perdata mengenai perlindungan hak pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), teori onrechtmatige overheidsdaad difungsikan sebagai pisau bedah utama. Berdasarkan konstruksi normatif Undang-Undang Perlindungan Anak, negara melalui institusi LPKA memegang kewajiban hukum mutlak untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan.[8] Apabila otoritas LPKA melakukan pembiaran secara sistemik dengan tidak menyediakan fasilitas, akses, dan sarana pendidikan yang layak, maka secara dogmatis negara telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri.[9] Kelalaian pasif atau bentuk omission ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak subjektif keperdataan yang melekat pada diri anak.[10]

Kelalaian dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai persoalan administratif biasa, melainkan telah memenuhi unsur-unsur material timbulnya kerugian (schade) yang nyata.[11] Kerugian yang dialami oleh anak bersifat multidimensional, meliputi kerugian materiil berupa tertutupnya prospek ekonomi, hilangnya kesempatan kerja, dan terhambatnya mobilitas sosial di masa depan akibat putusnya jenjang studi.[12] Selain itu, terdapat pula kerugian imateriil yang amat masif berupa degradasi intelektual, trauma psikologis, serta terenggutnya hak tumbuh kembang kognitif anak.[13] Oleh karena itu, berdasarkan telaah teori Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, ketiadaan pemenuhan hak pendidikan di LPKA melahirkan fondasi logis dan legitimasi yuridis bagi timbulnya hak gugat ganti rugi secara perdata terhadap negara.

 

Footnote:

[1] Wirjono Prodjodikoro. 2015. Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju. hlm. 15.

[2] Ibid., hlm. 19.

[3] Ibid., hlm. 28.

[4] Ibid., hlm. 57.

[5] Ibid., hlm. 69.

[6] Barda Nawawi Arief. 2011. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 12.

[7] Ibid., hlm. 15.

[8] J.P. Sianipar. 2013. Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hak Asasi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 110.

[9] Ibid., hlm. 111.

[10] Ibid., hlm. 118.

[11] Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 121.

[12] Ibid., hlm. 124.

[13] Ibid., hlm. 126.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed