PENELITIAN ATAS MANFAAT SERTIFIKAT LAIK FUNGSI GEDUNG (SLF)

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PENELITIAN ATAS MANFAAT SERTIFIKAT LAIK FUNGSI GEDUNG (SLF)

Berbagai penelitian mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF)  telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan sudut pandang yang berbeda. Pertama, penelitian Bersama Salamuddin Ginting dan Asep Supriatna mengenai “Analisis Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat”.[1] Dengan metode campuran yang menganalisis 2.440 data PBG dan 197 permohonan SLF pada basis data SIMBG, penelitian tersebut menemukan bahwa kinerja implementasi SLF belum optimal, ditandai kesenjangan kepatuhan sebesar 24,6 persen pada bangunan berskala signifikan, yaitu bangunan yang telah memperoleh PBG tetapi tidak menindaklanjutinya dengan permohonan SLF, serta tidak berfungsinya jalur cepat (fast track) pelayanan. Penelitian tersebut penting karena membuktikan secara kuantitatif adanya bangunan yang dimanfaatkan tanpa SLF. Namun, fokusnya adalah kinerja layanan perizinan dari perspektif teknik sipil dan manajemen, sehingga belum menganalisis konstruksi kewajiban hukum SLF pada masa pemeliharaan maupun pertanggungjawaban hukum atas pelanggarannya.[2]

Kedua, penelitian Shinta Hadiyantina, et al. mengenai “Kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi: Menjamin Legalitas dan Keamanan di Lembaga Pendidikan”.[3] Penelitian tersebut menegaskan bahwa kepemilikan PBG dan SLF merupakan bukti legalitas bangunan sekaligus bentuk tanggung jawab penyelenggara (yayasan) untuk menjamin keamanan warga sekolah, dengan pijakan teori hukum administrasi dan hukum perizinan. Kajian tersebut relevan karena menempatkan SLF sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pengguna bangunan. Meskipun demikian, objek penelitiannya terbatas pada bangunan lembaga pendidikan dan lebih menitikberatkan pada kepemilikan dokumen pada saat perolehan, bukan pada kewajiban perpanjangan dan pemeliharaan bangunan gedung berisiko tinggi.

Ketiga, penelitian Rifa Siti Rahayu, et al. mengenai “Analisis Yuridis Kewajiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap Pembangunan dan Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Keselamatan”.[4] Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemanfaatan bangunan tanpa memenuhi ketentuan PBG dan/atau SLF berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif dan, apabila menimbulkan kerugian atau akibat hukum tertentu, dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum, sehingga penyelenggaraan bangunan gedung harus menempatkan kepastian hukum, keselamatan publik, perlindungan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai satu kesatuan. Temuan ini sejalan dengan fakta di lapangan, misalnya di Kota Probolinggo terdapat 34 SPPG yang telah beroperasi tanpa satu pun memiliki PBG maupun SLF.[5] Namun, penelitian tersebut berfokus pada bangunan program pemerintah yang baru dibangun, sehingga belum menjangkau problem SLF yang kedaluwarsa pada bangunan gedung berisiko tinggi yang telah lama dimanfaatkan.

Ketiga penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa SLF merupakan instrumen penting bagi legalitas dan keselamatan bangunan, dan bahwa tingkat kepatuhan terhadapnya masih rendah. Kendati demikian, ketiganya belum secara khusus mengkaji SLF sebagai instrumen hukum yang melekat pada tahap pemeliharaan bangunan gedung berisiko tinggi.[6] Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerbitan SLF pada bangunan baru, padahal kasus Terra Drone memperlihatkan bahwa risiko terbesar justru muncul ketika SLF tidak diperpanjang selama bertahun-tahun pada bangunan yang sedang dimanfaatkan. Kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan normatif antara kewajiban pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dengan kewajiban perpanjangan SLF beserta pemeriksaan kelaikan fungsi berkala.[7] Ketiga, penelitian terdahulu belum menguraikan secara memadai pembagian tanggung jawab hukum antara pemilik, pengelola, pengkaji teknis, dan pemerintah daerah, termasuk kemungkinan tanggung jawab pemerintah daerah atas kelalaian pengawasan. Keempat, belum ada kajian yang menempatkan perubahan kerangka perizinan berbasis risiko dalam PP 28/2025 sebagai dasar untuk memperketat intensitas pengawasan SLF bagi bangunan berisiko tinggi.

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis apakah pengaturan kewajiban SLF dalam UU Bangunan Gedung, PP 16/2021, dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan landasan yang memadai untuk menjamin keandalan bangunan gedung berisiko tinggi sepanjang masa pemanfaatannya. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi kelemahan norma, hambatan penegakan, serta model pertanggungjawaban hukum yang proporsional bagi para pihak.[8] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang pembahasan mengenai prosedur penerbitan SLF, melainkan memperluas kajian pada fungsi SLF sebagai sarana pengendalian risiko yang berkelanjutan.

Kegagalan  fungsi bangunan gedung berisiko tinggi berdampak individual, sosial, dan nasional. Pada tingkat individual, penghuni, pekerja, dan pengunjung menjadi korban langsung yang kehilangan nyawa, kesehatan, dan harta benda. Pada tingkat sosial, setiap tragedi menggerus kepercayaan publik terhadap keamanan ruang-ruang yang mereka gunakan sehari-hari. Pada tingkat nasional, lemahnya kepatuhan terhadap SLF mencerminkan persoalan tata kelola perizinan dan pengawasan yang dapat memengaruhi iklim investasi dan kredibilitas negara hukum.[9] Pengguna bangunan juga berkedudukan sebagai konsumen jasa yang berhak atas keamanan dan keselamatan, sehingga pengabaian kelaikan fungsi berkaitan pula dengan perlindungan konsumen.[10] Pelaku usaha yang menyediakan ruang atau jasa di dalam bangunan gedung wajib menjamin bahwa jasa tersebut aman digunakan, dan dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.[11]

Footnote:

[1]Bersama Salamuddin Ginting & Asep Supriatna. (2025). Analisis Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik, 24(2), hlm. 137-145.

[2] Lasut, S. A., Margono, F. S., Ahoen, B., & Hutauruk, A. (2026). Analisis Penerapan Pilihan Hukum Terhadap Konflik Kontrak Bisnis Internasional Antara Pelaku Usaha Indonesia dan Mitra Asing. Collegium Studiosum Journal, 9(1), hlm. 377-389.

[3]Hadiyantina, Shinta, et al. (2026). Kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi: Menjamin Legalitas dan Keamanan di Lembaga Pendidikan. Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 6(1), hlm. 52-63.

[4]Rahayu, Rifa Siti, et al. (2026). Analisis Yuridis Kewajiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap Pembangunan dan Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Keselamatan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(2), hlm. 2268-2273.

[5]Beritajatim.com. 2026. “Dapur MBG di Kota Probolinggo Disorot, 34 SPPG Belum Kantongi PBG dan SLF” – Halaman 1 (beritajatim.com), diakses 20 September 2026.

[6]Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. hlm. 92.

[7]Prajudi Atmosudirdjo. 1994. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 94.

[8]Sjachran Basah. 1992. Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni. hlm. 3.

[9]Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 14.

[10]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 38.

[11]Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 92.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed