
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
PENGEMUDI OJEK ONLINE SEBAGAI PEKERJA GIG ECONOMY
Pengemudi ojek online merupakan manifestasi paling nyata dan masif dari kategori pekerja gig economy berbasis lokasi (location-based gig worker) di Indonesia[1]. Secara operasional, pengemudi ojek online adalah individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor roda dua untuk memberikan beragam layanan mobilitas dan logistik perkotaan, mulai dari pengangkutan penumpang, layanan pesan-antar makanan dan kebutuhan harian, hingga pengiriman paket barang, yang seluruh proses pemesanan serta pembayarannya terintegrasi melalui aplikasi digital milik perusahaan penyedia teknologi[2]. Berbeda dengan pengemudi ojek pangkalan tradisional yang mengandalkan interaksi langsung dengan calon penumpang di titik-titik keramaian tertentu dan menegosiasikan tarif secara manual, pengemudi ojek online bergantung sepenuhnya pada sistem digital untuk mendapatkan alokasi pesanan dari konsumen di sekitar lokasi mereka[3]. Dalam ekosistem ini, pengemudi menyediakan sarana kerja utama secara mandiri, seperti sepeda motor, bahan bakar, perawatan kendaraan, telepon pintar, serta kuota internet, sementara perusahaan aplikasi menyediakan infrastruktur perangkat lunak yang mempertemukan permintaan konsumen dengan ketersediaan pengemudi secara real-time[4].
Secara sosiologis dan ekonomis, keberadaan pengemudi ojek online telah bertransformasi dari sekadar pekerjaan sampingan menjadi tumpuan mata pencaharian utama bagi jutaan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan penyangga[5]. Meskipun secara formal mereka dianggap memiliki kebebasan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan aplikasi kapan saja, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi bekerja dalam durasi waktu yang sangat panjang sering kali melampaui standar jam kerja normal delapan jam sehari demi mengejar target insentif harian dan menutup biaya operasional kendaraan[6]. Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap satu atau beberapa aplikasi transportasi daring menjadikan pengemudi ojek online sangat rentan terhadap perubahan kebijakan sepihak dari perusahaan aplikasi, seperti fluktuasi tarif per kilometer, kenaikan persentase potongan biaya aplikasi, hingga risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya tanpa perlindungan memadai[7]. Oleh karena itu, dalam kerangka penelitian hukum ini, pengemudi ojek online diposisikan sebagai subjek hukum yang membutuhkan kepastian status dan perlindungan normatif yang sepadan dengan risiko pekerjaan serta kontribusi ekonomi yang mereka hasilkan.
Footnote:
[1] Rika Jamin Marbun. Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. Medan: UMSU Press. 2024. hlm. 21.
[2] Yeremias T. Keban, Ari Hernawan & Arif Novianto (Ed.). Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia. Yogyakarta: IGPA Press Fisipol UGM. 2021. hlm. 32.
[3] Ibid., hlm. 33.
[4] Ibid., hlm. 35.
[5] Jaminuddin Marbun. Pengantar Hubungan Industrial di Indonesia. Medan: USU Press. 2022. hlm. 52.
[6] Ibid., hlm. 55.
[7] Ibid., hlm. 67.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
