
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
UPAH SEBAGAI HAK UNTUK HIDUP LAYAK
Hak atas upah sebagai penghidupan yang layak adalah hak pekerja atau buruh untuk memperoleh penghasilan yang tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya secara manusiawi, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan jaminan masa depan. Upah merupakan hak pokok pekerja yang menjadi sumber penghidupan bagi pekerja dan keluarganya. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[1] Untuk mewujudkan jaminan tersebut, negara menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) agar upah pekerja tidak jatuh di bawah batas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.[2] Upah minimum bukan sekadar angka administratif, melainkan batas perlindungan yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha, sehingga Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
Kenyataannya, ketentuan upah minimum masih banyak diabaikan. Berdasarkan analisis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) atas data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi meningkat dari sekitar 83 juta orang (63% pekerja) pada 2021 menjadi sekitar 109 juta orang (84% pekerja) pada 2024. CELIOS menyebut lemahnya penegakan aturan upah minimum, sempitnya lapangan kerja yang membuat pekerja enggan melapor, dan pemberangusan serikat sebagai penyebab utamanya.[3] Angka tersebut mencakup pekerja sektor informal, tetapi tetap menunjukkan bahwa upah minimum belum berfungsi efektif sebagai jaring pengaman.
Untuk memperkuat kepatuhan, pembentuk undang-undang telah melakukan kriminalisasi, yaitu menjadikan perbuatan pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum sebagai tindak pidana.[4] Pasal 185 UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja mengancam pelanggaran Pasal 88E ayat (2) dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp400.000.000, serta mengualifikasikannya sebagai tindak pidana kejahatan. Kriminalisasi ini menunjukkan bahwa negara memandang pengabaian upah minimum sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan hukum yang penting, bukan sekadar pelanggaran perdata.[5]
Penerapan sanksi pidana tersebut pernah ditegaskan oleh Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 687 K/Pid.Sus/2012 yang diputus pada 24 April 2013, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp100.000.000 kepada seorang pengusaha di Surabaya yang membayar upah 53 pekerjanya di bawah upah minimum, setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan terdakwa. Putusan ini dikenal sebagai putusan pertama yang memenjarakan pengusaha karena membayar upah di bawah upah minimum.[6] Namun, putusan pemidanaan semacam itu sangat jarang jika dibandingkan dengan luasnya pelanggaran, sehingga sanksi pidana lebih banyak berfungsi sebagai ancaman di atas kertas.[7]
Kelemahan tersebut berakar pada pengawasan ketenagakerjaan. ILO mencatat bahwa pada akhir 2016 Indonesia memiliki 1.923 pengawas ketenagakerjaan, termasuk 383 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mengawasi lebih dari 21,5 juta perusahaan, atau satu pengawas untuk 11.228 perusahaan; pada tahun tersebut hanya 61.134 perusahaan yang diperiksa, dan tidak dibayarnya upah minimum termasuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan.[8] Kondisi itu belum membaik. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pada 2026 terdapat 1.366 pengawas aktif, dengan perbandingan sekitar satu pengawas untuk 3.800 perusahaan,[9] sementara data lain menyebut sekitar 1.400 pengawas harus mengawasi sedikitnya 400.000 perusahaan menengah dan besar.[10] Selain jumlahnya terbatas, pengawasan ketenagakerjaan sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berada di tingkat provinsi, sehingga jangkauannya ke kabupaten/kota menjadi semakin jauh.[11]
Kelemahan pengawasan berdampak langsung pada penegakan hukum pidana.[12] Tindak pidana ketenagakerjaan pada umumnya terungkap melalui pemeriksaan pengawas dan disidik oleh PPNS ketenagakerjaan (Pasal 182 UU Ketenagakerjaan), sehingga terbatasnya pengawas dan PPNS membuat banyak pelanggaran upah minimum tidak pernah sampai ke tahap penyidikan. Pengawas juga cenderung mengutamakan pembinaan dan nota pemeriksaan, sedangkan aparat penegak hukum kerap memandang persoalan upah sebagai perselisihan hak yang cukup diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.[13]
Footnote:
[1] Lalu Husni. 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 143.
[2] Abdul Khakim. 2014. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 128.
[3] Detik. 2025. “UMP Sekadar Angka, 109 Juta Pekerja Digaji di Bawah Upah Minimum” (detik.com), diakses 6 Oktober 2026
[4] Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. hlm. 31.
[5] Barda Nawawi Arief. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana. hlm. 31.
[6] Detik. 2013. “Alasan MA Penjarakan Pengusaha yang Bayar Buruh di Bawah UMR” (detik.com), diakses 6 Oktober 2026.
[7] Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 107.
[8] ILO. “Lembar Fakta: Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia” (ilo.org), diakses 6 Oktober 2026.
[9] AFU. 2026. “Potret Ekosistem K3 Nasional: Angka Kecelakaan Tinggi, 1 Pengawas untuk 3.800 Perusahaan” (afu.id), diakses 6 Oktober 2026.
[10] Bisnis. 2026. “RUU Ketenagakerjaan Perluas Sanksi Pidana, Beban Pengusaha Makin Berat?” (bisnis.com), diakses 6 Oktober 2026.
[11] Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 296.
[12] Syakura, I. A., Hutauruk, A., Sinambela, H., & Sunarno, S. (2026). Perlindungan Hukum bagi Pekerja PT X dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu tertentu Berdasarkan Bab IV Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(5), hlm. 3731-3741.
[13] Agusmidah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 63.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
