by

PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

 

Pengaruh Ekonomi Terhadap corak Suatu  SISTEM HUKUM   Adalah Sangat dominan Dan memiliki pengaruh Yang signifikan.

Begitu pula dalam proses pembentukan dan pembinaan hukum nasional Indonesia, maka putuskan   HUKUM ADAT   harus tetap perbaiki dengan perubahan – fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan pemulihan jaman.

Beberapa fakta yang tidak dapat diingkari tentang corak dan masyarakat Indonesia adalah  BERSIFAT HETEROGEN , dengan demikian sistem hukum nasional harus memberikan izin dan pengayoman dalam percakapan sehari-hari dengan bangsa bangsa majemuk (pluralistik), yang berproses dalam subsistem ekonomi dan subsistem sosial yang berbeda – beda.

Berkaitan dengan situasi menanamkan Sikap memelihara mempertahankan PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA, maka unifikasi hukum Indonesia seyogyanya tidak diartikan sebagai satu macam kaedah hukum yang corak dan isinya sama untuk semua lapisan masyarakat. Diperlukan agar setiap pranata hukum yang dibuat dapat diadakan pembedaan (diferensiasi) antara pranata hukum tersebut dalam konteks dan lingkungan kehidupan masyarakat agraris, industri, serta menghubungkan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam pembentukan sistem hukum nasional, secara prinsip harus tetap berlandaskan wawasan nasional (unifikasi hukum), begitu pula  demi terwujudnya  keadilan maka penerapan keberlakuan hukum dan peraturan perundang – undangan harus  tetap berpedoman pada asas Bhinneka Tunggal Ika, sehingga baik cita – cita unifikasi hukum maupun cita – cita keadilan memiliki harmonisasi dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Heterogenitas atau pluralitas  yang merupakan ciri hukum Indonesia sejak dahulu, yang terbagi dalam 2 (dua) subsistem yaitu 1) subsistem hukum adat (masyarakat lokal) dan kaedah – kaedah hukum agama, dan 2) subsistem hukum barat, seyogyanya tetap terpelihara dalam suasana BHINNEKA TUNGGAL IKA  seiring atau bersamaan dengan upaya pembangunan sistem hukum nasional.

Meskipun seluruh hukum nasional harus bersumber dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai TERTIB HUKUM TERTULIS (HUKUM DASAR TERTULIS) yang tertinggi, akan masing-masing sesuai dengan masing-masing per-lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat perlu mendapat pertimbangan mengapa harus mencari-cari sesuai kebutuhan hukum nasional atau TATA HUKUM Indonesia.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "Law Firm Appe Hamonangan Hutauruk & Associates" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

News Feed