PENGALIHAN PERWALIAN KEPADA NEGARA DI LPKA

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PENGALIHAN PERWALIAN KEPADA NEGARA DI LPKA

Problematika keperdataan yang kompleks muncul manakala seorang anak berhadapan dengan hukum dan harus menjalani masa perampasan kemerdekaan fisik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).[1] Penempatan anak di lembaga tertutup ini secara otomatis memicu terjadinya force majeure yuridis, di mana orang tua mengalami demisioner sementara dan kehilangan akses fisik serta fungsional untuk menjalankan kewajiban pengasuhan dan pendidikannya secara langsung.[2] Dalam situasi kevakuman pengasuhan domestik tersebut, doktrin hukum perdata dan prinsip perlindungan universal yang dikenal sebagai parens patriae mengambil alih, di mana negara hadir sebagai penanggung jawab pengganti. Melalui institusi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), negara memposisikan dirinya layaknya wali sementara (in loco parentis) yang memikul beban hukum keperdataan untuk mengisi kekosongan perlindungan bagi anak yang belum cakap bertindak.[3] Pengalihan tanggung jawab perwalian ini menuntut negara agar tidak hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan secara administratif-publik, tetapi juga wajib secara mutlak menjamin agar hak-hak privat anak, terutama akses terhadap pendidikan dan pengajaran yang layak, tetap terpenuhi tanpa diskriminasi.[4]

Footnote:

[1] Ronald Dworkin. 2015. Taking Rights Seriously. Bandung: Nusa Media. hlm. 32.

[2] Ibid., hlm. 38.

[3] Ibid., hlm. 40.

[4] Ibid., hlm. 45.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed