PENERAPAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN TIPIKOR DI INDONESIA

TAHAP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN

EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA

Prapenuntutan dalam Konteks Integrated Criminal Justice System

KILAS PANDANG HUKUM ACARA PIDANA

Aspek Hukum

SEKILAS TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

SEKILAS TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Aspek Hukum, Berita, HUKUM|March 22, 2020March 22, 2020

SEKILAS TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Nama resmi Undang – Undang Hukum Acara

TUNTUTAN PERDATA (BURGERLIJKE VORDERING)

TUNTUTAN PERDATA (BURGERLIJKE VORDERING)

Aspek Hukum|March 21, 2020December 19, 2024

TUNTUTAN PERDATA (BURGERLIJKE VORDERING) Tuntutan Hak atau Tuntutan Perdata (Burgerlijke Vordering) adalah suatu tuntutan

EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA

EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA

Aspek Hukum, Berita, HUKUM, Kriminal, VARIA PERADILAN|March 21, 2020March 21, 2020

EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang

Appe Hamonangan Hutauruk

KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA

KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA

Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Konsep dan Teori, Kriminal, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|March 21, 2020July 14, 2020

KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA Pengertian yang luas mengenai “kesalahan” dalam tindak

KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP

KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP

Aspek Hukum, Berita, HUKUM, Konsep dan Teori, Kriminal, VARIA PERADILAN|March 21, 2020March 21, 2020

KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP Salah satu rangkaian dari proses “criminal justice system” dalam

HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

Aspek Hukum, Berita, KEBIJAKAN PUBLIK, Politik, WAWASAN NUSANTARA|March 20, 2020March 20, 2020

HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM

KONSEP TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL

KONSEP TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL

Aspek Hukum, Berita, HUKUM, HUKUM DAN POLITIK, KEBIJAKAN PUBLIK, SOSIAL KEMASYARAKATAN|March 20, 2020March 20, 2020

KONSEP TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL Ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 5

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

Aspek Hukum, Berita, HUKUM, HUKUM DAN POLITIK, Pemerintahan dan Birokrasi, SOSIAL KEMASYARAKATAN|March 20, 2020March 20, 2020

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Problema sosial – yuridis “sengketa

KEBIJAKAN SOSIAL

KEBIJAKAN SOSIAL

Aspek Hukum, Berita, HUKUM DAN POLITIK, Konsep dan Teori, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, WAWASAN NUSANTARA|March 20, 2020March 20, 2020

KEBIJAKAN SOSIAL Terminologi kebijakan (discretion) adalah sepadan atau sinonim dengan kata policy (bahasa Inggris), yang dibedakan dari

ISI DAN SIFAT KAIDAH HUKUM

ISI DAN SIFAT KAIDAH HUKUM

Aspek Hukum, Berita, HUKUM, Konsep dan Teori, Masyarakat Desa dan Kota|March 20, 2020March 20, 2020

ISI DAN SIFAT KAIDAH HUKUM Ditinjau dari “isi kaidah hukum”, maka dapat diklasifikasikan 3 (

Prev
1
…
4
5
6
7
8
9
Next

No More Posts Available.

No more pages to load.

error: Content is protected !!