Oligarki, Konsentrasi Kekuasaan, dan Distorsi Demokrasi

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

Oligarki, Konsentrasi Kekuasaan, dan Distorsi Demokrasi

Teori oligarki kontemporer mengalami pembaruan signifikan melalui karya Jeffrey Winters yang membedakan antara berbagai tipe oligarki berdasarkan cara oligark mempertahankan posisi kekayaan dan kekuasaannya. Winters mendefinisikan oligark sebagai individu yang menguasai dan mengendalikan sumber daya material dalam jumlah yang sangat besar sehingga memberikan kapasitas pengaruh politik yang tidak proporsional dibandingkan dengan warga biasa. Definisi ini secara sengaja terfokus pada kekayaan material sebagai basis kekuasaan oligarkis, berbeda dengan pendekatan elitis yang lebih luas seperti C. Wright Mills yang mencakup elite militer dan birokratik dalam konsepsinya. Implikasi dari fokus pada material ini adalah bahwa oligarki merupakan fenomena yang inheren dalam sistem ekonomi yang menghasilkan konsentrasi kekayaan ekstrem, dan oleh karena itu tidak dapat sepenuhnya dieliminasi semata melalui reformasi prosedural tanpa menyentuh distribusi kekayaan yang mendasarinya.

Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik dalam relasi oligarkis beroperasi melalui apa yang dapat disebut sebagai siklus penguatan diri. Kekayaan yang terkonsentrasi memungkinkan oligark untuk membiayai kampanye politik, mendirikan atau mengendalikan media massa, merekrut konsultan dan pengacara terbaik untuk mempengaruhi regulasi, dan membangun jaringan patronase yang memberikan basis dukungan sosial. Akses politik yang diperoleh melalui investasi finansial ini kemudian digunakan untuk mengamankan regulasi yang melindungi posisi ekonomi oligark, baik melalui perlindungan dari persaingan pasar, akses preferensial terhadap sumber daya alam dan kontrak publik, maupun melalui desain sistem perpajakan yang menguntungkan pemilik modal besar. Hasilnya adalah sistem di mana kekayaan dan kekuasaan saling melegitimasi dan saling memperkuat dalam siklus yang sangat sulit diinterupsi dari dalam.

Dampak relasi oligarkis terhadap kualitas demokrasi bersifat fundamental dan multidimensional. Robert Dahl, dalam elaborasinya tentang kondisi-kondisi polyarchy sebagai bentuk demokrasi yang dapat dicapai secara realistis, menekankan bahwa kesetaraan politik yang relatif merupakan prasyarat bagi kompetisi demokratis yang bermakna. Ketika oligarki secara sistematis mendistorsi lapangan bermain politik melalui pengaruh finansial yang tidak proporsional, kompetisi demokratis secara formal tetap berlangsung tetapi kehilangan substansinya: pemilihan umum menjadi mekanisme legitimasi bagi sistem yang telah dikontrol dari atas, bukan mekanisme agregasi preferensi warga yang otentik. Dalam kondisi ini, demokrasi mengalami apa yang Larry Diamond sebut sebagai democratic recession: mundur bukan melalui kudeta militer yang dramatis, melainkan melalui erosi bertahap norma, institusi, dan praktik yang memberikan substansi pada prosedur demokratis.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed