UNIVERSITAS MPU TANTULAR JAKARTA
WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD
Mengacu pada kenyataaan yang terjadi selama ini sebagai refleksi berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola PEMERINTAHAN DAERAH, maka dapat diketahui bahwa korupsi yang dilakukan oleh KEPALA DAERAH adalah terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah, dan sebagainya, yang seluruh peristiwa hukum tersebut menyangkut penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki oleh Aparatur Daerah karena jabatannya atau kedudukannya.
Kepala Daerah dan/atau pejabat bawahannya secara kolektivitas dengan pihak swasta masing – masing berkontribusi untuk melakukan permufakatan jahat (conspiracy) yang disebut TINDAK PIDANA KORUPSI. Modus yang paling sering terungkap sebagai fakta – fakta hukum di persidangan adalah perbuatan melakukan penggelembungan harga (mark up) dan penerimaan UPETI dengan berbagai CRIME MODEL, yang tentunya mengandung MOTIF memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Tidak jarang pula terjadi, modus tindak pidana (criminal act) atau strafbaarfeit di lingkungan Pemerintah Daerah, terjadi sebagai EFEK DOMINO aturan kejahatan politik dengan dalil TAKE AND GIVE atau BALAS JASA dari suksesi Pemilihan Kepala Daerah.
Metode Balas Jasa yang berwajah buruk dan bertopengkan PERKONCOAN (Nepotisme), menjalin KONSENSUS ITIKAD BURUK melalui pemberian kesempatan dan peluang BERBAGAI PROYEK FIKTIF atau PROYEK JADI – JADIAN dengan berbagai siasat rekayasa kebijakan. Melalui rekayasa kebijakan maka bermunculan berbagai Proyek yang tidak penting seolah – olah penting, proyek yang tidak perlu seolah – olah perlu, bahkan proyek yang tidak ada seolah – olah ada.
Akibat dari rekayasa kebijakan demi tali kasih perkoncoan tersebut, terjadi kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan apabila terhadap PARA KORUPTOR tidak lagi diberikan remisi dalam bentuk apapun, apalagi ketika kita sepakat memberi stigma bahwa “KORUPSI MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME)” yang harus diberangus tuntas sehingga tidak menjadi bahaya laten yang mengancam dan membahayakan pencapaian TUJUAN NASIONAL yang dibebankan oleh konstitusi kepada pemerintah.
Writer and Copy Right:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002
______________________________
HIMBAUAN PARTISIPASI: Sebagai PEMILIK dan PENULIS artikel – artikel dalam Website https://beritahukum-kebijakanpublik.com, saya mengajak:
- Mengajak VENDOR untuk memasang iklan pada artikel – artikel di website https://beritahukum-kebijakanpublik.com dengan langsung menghubungi saya;
- Mempersilahkan rekan – rekan dan khalayak umum untuk mengcopy seluruh konten yang terdapat dalam website https://beritahukum-kebijakanpublik.com. Akan tetapi sebagai ungkapan KEPEDULIAN kiranya berkenan memberikan partisipasi sukarela melalui transfer ke rekening Bank BNI No. 0263783536 atas nama APPE HUTAURUK.
Semoga dengan kepedulian yang diberikan, saya dapat terus berkarya memposting artikel – artikel yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat serta bangsa dan negara. #SalamPersasaudaraan: APPE HAMONANGAN HUTAURUK 
https://www.youtube.com/watch?v=dqXZIisNEo0 https://www.youtube.com/watch?v=RjKpCFYpk-4 https://www.youtube.com/watch?v=uvlwlcSyr0k
