CONTOH PERMOHONAN AANMANING ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP CONTOH PERMOHONAN AANMANING ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|May 11, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk CONTOH PERMOHONAN AANMANING ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) HARUS MENELADANI KINERJA PRESIDEN JOKO WIDODO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) HARUS MENELADANI KINERJA PRESIDEN JOKO WIDODO BERITA ONLINE|May 7, 2020August 3, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) HARUS MENELADANI KINERJA PRESIDEN JOKO WIDODO Dewan
CONTOH SURAT KONFIRMASI KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BERKAITAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CONTOH SURAT KONFIRMASI KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BERKAITAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Kriminal, Nasional, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, VARIA PERADILAN|May 6, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk CONTOH SURAT KONFIRMASI KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BERKAITAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Konsep dan Teori, Kriminal, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|March 21, 2020July 14, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA Pengertian yang luas mengenai “kesalahan” dalam tindak
CONTOH SURAT KONFIRMASI DAN KLARIFIKASI KEPADA GUBERNUR MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN CONTOH SURAT KONFIRMASI DAN KLARIFIKASI KEPADA GUBERNUR MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BERITA ONLINE|March 18, 2020August 2, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk CONTOH SURAT KONFIRMASI DAN KLARIFIKASI KEPADA GUBERNUR MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN
POLITISI BUSUK POLITISI BUSUK BERITA ONLINE|March 6, 2020September 3, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk POLITISI BUSUK Politisi busuk berdiri tegang Politisi busuk berteriak lantang
HUKUM INTERNASIONAL (Suatu Fenomena) BERITA ONLINE|December 20, 2018August 2, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk HUKUM INTERNASIONAL (Suatu Fenomena) Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
GERAKAN REFORMASI DAN IDEOLOGI PANCASILA Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM DAN POLITIK, Konsep dan Teori, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk GERAKAN REFORMASI DAN IDEOLOGI PANCASILA Maksud dan tujuan “REFORMASI” pada saat
SEMANGAT NASIONALISME Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk SEMANGAT NASIONALISME Kita tidak akan pernah lepas dari “RASA TAKUT”, apabila kita
PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (COORDINATED LEGISLATURE) Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Masyarakat Desa dan Kota, Pemerintahan dan Birokrasi, Penelitian dan Kajian, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (KOORDINASI LEGISLATUR) Kemampuan dan koordinasi (capability and coordination)