KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Konsep dan Teori, Kriminal, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|March 21, 2020July 14, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA Pengertian yang luas mengenai “kesalahan” dalam tindak
KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP Aspek Hukum, Berita, HUKUM, Konsep dan Teori, Kriminal, VARIA PERADILAN|March 21, 2020March 21, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP Salah satu rangkaian dari proses “criminal justice system” dalam
SEKILAS MENGENAI KONSEP NEGARA HUKUM SEKILAS MENGENAI KONSEP NEGARA HUKUM Berita, HUKUM, HUKUM DAN POLITIK, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, SOSIAL KEMASYARAKATAN, WAWASAN NUSANTARA|March 20, 2020March 21, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk SEKILAS MENGENAI KONSEP NEGARA HUKUM Negara Hukum dikenal dengan terminologi rechtsstaat atau the rule of law, namun
HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA Aspek Hukum, Berita, KEBIJAKAN PUBLIK, Politik, WAWASAN NUSANTARA|March 20, 2020March 20, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM
KONSEP TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL KONSEP TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL Aspek Hukum, Berita, HUKUM, HUKUM DAN POLITIK, KEBIJAKAN PUBLIK, SOSIAL KEMASYARAKATAN|March 20, 2020March 20, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk KONSEP TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL Ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 5
PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Aspek Hukum, Berita, HUKUM, HUKUM DAN POLITIK, Pemerintahan dan Birokrasi, SOSIAL KEMASYARAKATAN|March 20, 2020March 20, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Problema sosial – yuridis “sengketa
STANDARD POLIS STANDARD POLIS Berita, Ekonomi dan Perekonomian, HUKUM|March 20, 2020March 20, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk STANDARD POLIS Terdapat beberapa jenis polis yang telah memenuhi “STANDARD POLIS INTERNASIONAL” yang sudah
KEBIJAKAN SOSIAL KEBIJAKAN SOSIAL Aspek Hukum, Berita, HUKUM DAN POLITIK, Konsep dan Teori, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, WAWASAN NUSANTARA|March 20, 2020March 20, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk KEBIJAKAN SOSIAL Terminologi kebijakan (discretion) adalah sepadan atau sinonim dengan kata policy (bahasa Inggris), yang dibedakan dari
ISI DAN SIFAT KAIDAH HUKUM ISI DAN SIFAT KAIDAH HUKUM Aspek Hukum, Berita, HUKUM, Konsep dan Teori, Masyarakat Desa dan Kota|March 20, 2020March 20, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk ISI DAN SIFAT KAIDAH HUKUM Ditinjau dari “isi kaidah hukum”, maka dapat diklasifikasikan 3 (
QUO VADIS SISTEM TATA HUKUM INDONESIA QUO VADIS SISTEM TATA HUKUM INDONESIA Aspek Hukum, Berita, HUKUM, HUKUM DAN POLITIK, Nasional, WAWASAN NUSANTARA|March 20, 2020March 20, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk