PENERAPAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN TIPIKOR DI INDONESIA

TAHAP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN

EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA

Prapenuntutan dalam Konteks Integrated Criminal Justice System

KILAS PANDANG HUKUM ACARA PIDANA

HUKUM PENANAMAN MODAL

Appe Hamonangan Hutauruk

KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA

KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA

Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Konsep dan Teori, Kriminal, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|March 21, 2020July 14, 2020

KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA Pengertian yang luas mengenai “kesalahan” dalam tindak

Appe Hamonangan Hutauruk

PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (COORDINATED LEGISLATURE)

Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Masyarakat Desa dan Kota, Pemerintahan dan Birokrasi, Penelitian dan Kajian, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020

PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (KOORDINASI LEGISLATUR) Kemampuan dan koordinasi (capability and coordination)

Prev
1
2

No More Posts Available.

No more pages to load.

error: Content is protected !!