BIROKRASI DAN REFORMASI Pemerintahan dan Birokrasi|December 22, 2018December 22, 2018by Appe Hamonangan Hutauruk BIROKRASI DAN REFORMASI Reformasi Birokrasi merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian
GERAKAN REFORMASI DAN IDEOLOGI PANCASILA Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM DAN POLITIK, Konsep dan Teori, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk GERAKAN REFORMASI DAN IDEOLOGI PANCASILA Maksud dan tujuan “REFORMASI” pada saat
SEMANGAT NASIONALISME Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk SEMANGAT NASIONALISME Kita tidak akan pernah lepas dari “RASA TAKUT”, apabila kita
PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (COORDINATED LEGISLATURE) Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Masyarakat Desa dan Kota, Pemerintahan dan Birokrasi, Penelitian dan Kajian, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (KOORDINASI LEGISLATUR) Kemampuan dan koordinasi (capability and coordination)
SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, Konsep dan Teori, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Politik, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, VARIA PERADILAN|October 8, 2018July 22, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN Menurut