PELENGKAP LITERATUR YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284K/Sip/1975 Tanggal 2 Nopember 1976, Kaidah Hukumnya
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN EKONOMI Note: Jakarta, 7 Mei 2020 Tulisan singkat Appe Hamonangan Hutauruk pada masa Penerapan Kebijakan Pemerintah
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA Sidang dinyatakan DIBUKA dan TERBUKA untuk umum, kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk
PENGERTIAN IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM Dalam “Ensiklopedi Umum Tahun 1977” dijelaskan, bahwa “ius constitutum merupakan hukum yang berlaku dalam
PERKEMBANGAN PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBELUM DAN SETELAH TAHUN 1919 Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
PENGERTIAN HAK Terminologi dalam bahasa Belanda, dikenal adanya 2 (dua) jenis “hukum”, yaitu; 1) HUKUM OBYEKTIF, dan 2) HUKUM SUBYEKTIF. Sebenarnya jika diterjemahkan ke dalam
PENGERTIAN UANG PAKSA (DWANGSOM) Perihal UANG PAKSA (dwangsom) dalam praktek peradilan perdata di Indonesia sama sekali tidak diatur dalam HIR maupun RBg. Ketentuan mengenai “dwangsom” diatur dalam
PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Problema sosial – yuridis “sengketa hak atas tanah” yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk
