GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)

Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Filsafat, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, JURNAL KAMPUS, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|by

GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)   Gugatan Sederhana (Small Claim Court) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling

DASAR – DASAR HUKUM ACARA PERDATA

Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|by

DASAR – DASAR HUKUM ACARA PERDATA   Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil

KILAS PANDANG HUKUM ACARA PIDANA

Berita, BERITA ONLINE, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, JURNAL KAMPUS, KEBIJAKAN PUBLIK, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|by

KILAS PANDANG HUKUM ACARA PIDANA   Pada tanggal 24 September  1981 telah ditetapkan Hukum Acara Pidana dengan Undang – Undang Republik Indonesia

CONTOH SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENYAMPAIKAN SOMASI

Berita, BERITA ONLINE, Desa dan Kota, Ekonomi dan Perekonomian, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|by

  CONTOH SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENYAMPAIKAN SOMASI     SURAT KUASA KHUSUS Nomor: 019/AHH&Ass./SK/XII/2016   Yang bertandatangan dibawah ini : Nama

CONTOH PERMOHONAN AANMANING ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Nasional, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|by

CONTOH PERMOHONAN AANMANING ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

CONTOH  SURAT KONFIRMASI KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BERKAITAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Kriminal, Nasional, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, VARIA PERADILAN|by

CONTOH  SURAT KONFIRMASI KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BERKAITAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI     Jakarta, 28 Mei 2015 Nomor         : 035/YS & Partners/Konf.1/2015

KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA

Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Konsep dan Teori, Kriminal, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN|by

KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA   Pengertian yang luas mengenai “kesalahan”  dalam tindak pidana, meliputi: 1) sengaja, 2) kelalaian atau culpa,  dan 3) dapat dipertanggungjawabkan.

SEMANGAT NASIONALISME

Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|by

SEMANGAT NASIONALISME Kita tidak akan pernah lepas dari “RASA TAKUT”, apabila kita tidak berani melawan “KETIDAKADILAN DAN TINDAKAN ANARKIS”. Kelompok – kelompok

PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (COORDINATED LEGISLATURE)

Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Masyarakat Desa dan Kota, Pemerintahan dan Birokrasi, Penelitian dan Kajian, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|by

PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (KOORDINASI LEGISLATUR)   Kemampuan dan koordinasi (capability and coordination)  dalam “LEGAL DRAFTING”, khususnya dalam mempersiapkan Rancangan Undang – Undang