PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (KOORDINASI LEGISLATUR) Kemampuan dan koordinasi (capability and coordination)
Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Masyarakat Desa dan Kota, Pemerintahan dan Birokrasi, Penelitian dan Kajian, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA
PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (COORDINATED LEGISLATURE)
October 18, 2018
ADAT - ISTIADAT (TRADISI), Aspek Hukum, Berita, Ekonomi dan Perekonomian, HUKUM, HUKUM DAN POLITIK, KEBIJAKAN PUBLIK, Konsep dan Teori, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, TERMINOLOGI, Uncategorized, VARIA PERADILAN
CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIFKAT HAK ATAS TANAH KEPADA KANTOR PERTANAHAN
May 12, 2020
ADAT - ISTIADAT (TRADISI), Aspek Hukum, Berita, Ekonomi dan Perekonomian, HUKUM, HUKUM DAN POLITIK, KEBIJAKAN PUBLIK, Konsep dan Teori, Masyarakat Desa dan Kota, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Penelitian dan Kajian, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Uncategorized, VARIA PERADILAN
CONTOH PERMOHONAN AANMANING ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
May 11, 2020