PENERAPAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN TIPIKOR DI INDONESIA

TAHAP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN

EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA

Prapenuntutan dalam Konteks Integrated Criminal Justice System

KILAS PANDANG HUKUM ACARA PIDANA

SOSIAL KEMASYARAKATAN

Appe Hamonangan Hutauruk

GERAKAN REFORMASI DAN IDEOLOGI PANCASILA

Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM DAN POLITIK, Konsep dan Teori, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020

GERAKAN REFORMASI DAN IDEOLOGI PANCASILA Maksud dan tujuan “REFORMASI” pada saat

Appe Hamonangan Hutauruk

SEMANGAT NASIONALISME

Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, TERMINOLOGI, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020

SEMANGAT NASIONALISME Kita tidak akan pernah lepas dari “RASA TAKUT”, apabila kita

Appe Hamonangan Hutauruk

PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (COORDINATED LEGISLATURE)

Berita, BERITA ONLINE, Filsafat, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, HUKUM PENANAMAN MODAL, KEBIJAKAN PUBLIK, Masyarakat Desa dan Kota, Pemerintahan dan Birokrasi, Penelitian dan Kajian, Penelitian, Investigasi dan Pengamatan, Pengabdian Masyarakat, Politik, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Wawasan Kebangsaan, WAWASAN NUSANTARA|October 18, 2018July 23, 2020

PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (KOORDINASI LEGISLATUR) Kemampuan dan koordinasi (capability and coordination)

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

SOSIAL KEMASYARAKATAN|October 12, 2018October 12, 2018

PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Problema sosial –

Appe Hamonangan Hutauruk

SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN

Aspek Hukum, Berita, BERITA ONLINE, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, HUKUM, Hukum dan Kekuasaan, HUKUM DAN POLITIK, Konsep dan Teori, Nasional, Pemerintahan dan Birokrasi, Politik, Serba Serbi, SOSIAL KEMASYARAKATAN, Teori, VARIA PERADILAN|October 8, 2018July 22, 2020

SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN Menurut

PEMBEBASAN BERSYARAT dan PEMBEBASAN MURNI/MUTLAK

PEMBEBASAN BERSYARAT dan PEMBEBASAN MURNI/MUTLAK

SOSIAL KEMASYARAKATAN|July 20, 2018September 9, 2021

LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES PEMBEBASAN BERSYARAT dan PEMBEBASAN MURNI/MUTLAK

Prev
1
…
6
7
8

No More Posts Available.

No more pages to load.

error: Content is protected !!